UI--BUMN gelar seminar daring bahas peran dan prospek BUMN 2021

Depok (ANTARA) - Direktorat Kerja Sama Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan seminar daring dengan tema "Prospek BUMN 2021 Sebagai Lokomotif Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Sovereign Wealth Fund (SWF)”. 

Rektor UI Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D dalam sambutannya menyampaikan dukungan terhadap kebijakan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) ini sebagai bentuk sinergi kerja sama antarpemangku kepentingan. 

“UI juga siap untuk mendukung pihak pemerintah dalam hal ini LPI, dalam hal aspek stratejik, kelembagaan, serta tata kelola dan kebijakan melalui riset-riset FEB, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Teknik, maupun fakultas-fakultas lainnya yang diperlukan untuk mengakselerasi program-program LPI sebagai SWF kelas dunia,” ujar Prof. Ari.

Seminar daring ini merupakan bagian dari kegiatan e-IGOV UI, yaitu sebuah forum tahunan yang dibuat untuk memperkuat kerja sama antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah. Diharapkan kegiatan ini dapat mempertemukan elemen-elemen yang ada di dalam model kerja sama pentaheliks agar dapat saling berinteraksi menghasilkan kerja sama yang aplikatif dan konkret.

Baca juga: Wamen BUMN sebut pemulihan ekonomi tergantung pada kebijakan terobosan

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dengan menghadirkan pembicara kunci Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury, dan narasumber lainnya, yaitu Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso, Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi Darwin Cyril Noerhadi.

Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Agung Budi W., Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Edwin Syahruzad, Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati, dan Direktur Kerjasama - Peneliti BUMN Research Group (BRG) Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI Dr. Toto Pranoto.

Dalam pemaparannya yang berjudul “Kebijakan dan Rencana Strategis Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021”, Pahala menjelaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih pada tahap recovery. 

Kebijakan pemulihan ekonomi Indonesia bergantung pada inisiatif program pemerintah yang dikenal dengan ”kebijakan game changer” antara lain intervensi kesehatan meliputi vaksinasi, pengetatan 3M 3T; Survival and Recovery Kit, yaitu program perlindungan sosial untuk Bottom 40 dan Miskin Baru seperti BLT, diskon listrik, subsidi kuota.

Baca juga: Erick Thohir: Saat pertama kali menjabat ada 53 pegawai BUMN jadi tersangka

Selain itu juga menjaga kelangsungan usaha melalui dukungan UMKM dan korporasi, dukungan program prioritas untuk penciptaan lapangan kerja, seperti pengembangan investasi ke Indonesia atau yang dikenal SWF; dan Reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan nasional (penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, dan sebagainya).

Sebagai salah satu pilar strategis perekonomian dan pembangunan, Pahala menjabarkan peran BUMN dalam upaya penanganan Covid-19 diantaranya dukungan 70 RS BUMN di 18 provinsi dengan total 2.127 bed perawatan dan 265 bed ICU pasien Covid-19, penyiapan infrastruktur pendukung RS Darurat Wisma Atlet, pengadaan kebutuhan vaksin program pemerintah sebesar 426.8 juta dosis oleh Bio Farma dan pengembangan Vaksin Merah Putih kerja sama antara Kemenristek/BRIN dan Bio Farma.

Selanjutnya, Sunarso memaparkan upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah dan BRI dalam penyaluran stimulus antara lain menyediakan lapangan pekerjaan, insentif PPnBM 0%, tagihan kredit macet UMKM, dan lainnya. Hal ini diharapkan dapat berjalan efektif, efisien, dan disalurkan tepat sasaran sehingga membantu memulihkan perekonomian untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat.

Dr. Toto Pranoto menyampaikan perspektif peneliti mewakili BRG LM FEB UI, bahwa pemetaan BUMN di masa depan diharapkan mengarah sebagai kontributor, dimana pengukuran merujuk pada profitabilitas dan memiliki nilai sosial untuk memenuhi kepentingan publik. Hal lain adalah isu perampingan BUMN agar lebih efisien, akuntabel, dan memenuhi aspek-aspek governance yang lebih baik.

UU Cipta Kerja juga menjadi dasar pembentukan LPI sebagai bentuk lembaga khusus SWF Indonesia. Darwin Cyril mengatakan bahwa SWF pada dasarnya adalah sebuah mekanisme pengelolaan dana abadi suatu negara. 

Sumber pembiayaan LPI berasal dari sumber investasi asing (dalam bentuk ekuitas) dan cadangan surplus negara. Negara lalu menginvestasikan dana ini ke aset-aset yang luas dan beragam untuk mendapatkan hasil timbal balik yang nantinya akan menjadi sumber permodalan beragam proyek negara seperti proyek infrastruktur, transportasi, dan digitalisasi. 

“Diharapkan dengan adanya SWF ini, maka struktur permodalan kita, dalam jangka menengah-panjang, akan berubah dari hutang menjadi modal. Negara kita tidak lagi bergantung pada pinjaman luar negeri,” ujar Darwin.