Tahun 2025 diwarnai beragam kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memicu perdebatan publik. Kenaikan PPN menjadi 12 persen, transformasi subsidi LPG 3 kg berbasis KTP, hingga efisiensi anggaran negara menjadi sorotan terkait dampaknya bagi masyarakat. Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis, dorongan swasembada energi melalui biodiesel B50, serta sikap tegas Indonesia dalam diplomasi kedaulatan menunjukkan arah kebijakan pembangunan jangka panjang. Polemik juga muncul dari revisi RUU TNI yang memicu demonstrasi, isu lingkungan di Raja Ampat, hingga kontroversi tunjangan perumahan DPR.
Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan dan polemik sepanjang 2025 mencerminkan dinamika pemerintahan dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan, stabilitas fiskal, dan aspirasi publik. Berbagai respons yang muncul baik dukungan maupun kritik menjadi bagian dari proses demokrasi dan evaluasi kebijakan. Hanin/Mutia
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.