Menpan Pastikan Pelayanan Publik Prorakyat Di Bogor

Cibinong, Bogor (Antaranews Bogor) - Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memastikan semua pelayanan publik prorakyat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat harus merakyat, transparansi dan tidak boleh memberatkan masyarakat.

"Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik," kata Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi saat kunjungan ke instansi pemerintah dan Polisi di Kabupaten Bogor, Kamis.

Ia mengatakan aparatur negara yang tidak memberikan pelayan publik bisa dihukum administrasi bahkan sampai hukuman pidana. Jika aparatur negara benar tidak memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

"Jika ada pelayanan publik yang tidak berpihak kepada masyarakat silakan lapor langsung kepada saya. Nanti dan langsung ditindak lanjuti," katanya.

Ia mengatakan pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

"Ingat pelayanan publik itu harus berkualitas, transparansi, akuntabel, cepat, mudah, terjangkau,jelas dan terukur," katanya.

Terkait dengan pelayanan publik di Polres Bogor, Menpan menyarakan agar melaksanakan tiga hal yang bisa dibanggakan masyarakat. Pertama jika lalulintas tertib aman dan lancar baru bisa dibilang polisi itu baik, kedua ketika masyarakat berjalan kapanpun dan dimanapun terhindar dari kejahatan baru dibilang polisi itu baik dan yang ketiga jika masyarakat membuat laporan harus direspon dengan ramah dan sopan agar masyarakat bisa merasakan keberadaan polisi itu perlindungan masyarakat.

"Kantor Samsat juga harus transparan, akuntabel dan jelas dalam melayani masyarakat yang ingin membuat surat kendaraan atau perpanjangan surat izin kendaraan,"katanya.

Memang saat kunjungan sekarang, kata dia, Kantor Samsat Polres. Bogor belum memberikan transparan kepada masyarakat. Samsat diberikan waktu dua hari untuk membuat pelayanan publik di Samsat lebih transparansi, akuntabel dan jelas.

"Bukan hanya di kantor kepolisian di instansi pemerintah juga harus transparan, akutabel dan jelas agar tidak ada lagi tindakan yang bisa mendekati tindakan korupsi," katanya.

Ia mengatakan selain keamanan masyarakat juga butuh pelayan kesehatan. Jadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong harus bersih alias tidak ada sampah yang berserakan di rumah sakit. Berikan pelayanan yang baik dan ramah karena bisa memberikan ketenangan batin kepada pasien.

"Baru setelah itu fasilitas medis dan Profesionalisme para medis dalam memberikan pengobatan kepada pasien," katanya.

Ia menegaskan jadi bukan fasilitas dulu yang dinomor satukan tetapi pelayanan dan kebersihan yang utama agar pasien yang datang secara tidak langsung bisa merasakan aura bahwa pasien bisa sembuh setelah datang ke rumah sakit.

Selain pelayanan publik, kata dia, Pemerintah Kabupaten Bogor harus bisa meningkatkan pariwisata. Karena dengan objek wisata yang baik bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Sedangkan kalau masalah hotel, Menpan sudah berkoordinasi kepada pengusaha hotel dan restoran bahwa yang tidak diperbolehkan menggunakan fasilitasnya untuk rapat aparatur negara. Tetapi untuk pelatihan dan pendidikan masih bisa aparatur nega menggunakannya.

"Tetapi Pemerintah daerah harus ingat saat memberikan izin pembangunan baru atau perluasan bangunan hotel harus lebih selektif akan akurat. Jangan sampai izin yang diberikan menyalahi aturan,"katanya.

Ia mengatakan, sebelum memberikan izin pembangunan dan perluasan hotel pemerintah harus melakukan analisis yang baik. Baru putuskan dengan transparansi, akuntabel dan jelas agar tidak menjadi beban kerja pemerintah.

Sementara itu, Plt Bupati Bogor, Nurhayanti mengatakan kedatangan Menpan ke sini dalam rangka kunjungan kerja dan melihat langsung aktivitas pelayan publik di Kabupaten Bogor. Semua pelayanan publik di Kabupaten Bogor akan terus ditingkatkan.

"Walaupun belum maksimal tetapi saya berjanji akan terus meningkatkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan jelas sesuai Undang-Undang Pelayanan Publik," katanya.

Ia mengatakan, 25 program penciri Kabupaten Bogor mulai dari pendidikan, kesehatan, perekonomian dan pembangunan infrastruktur bisa dicapai pada tahun 2018. Sesuai visi misi Kabupaten Bogor akan menjadi kabupaten termaju di Indonesia baik di bidang Sumber daya alam dan sumber daya manusianya.