Menpan RB: Kebijakan Kepegawaian Pengaruhi Inovasi Pembangunan

Purwakarta (Antara Megapolitan) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menyatakan kebijakan kepala daerah terkait kepegawaian akan memengaruhi inovasi pembangunan di suatu daerah.

"Kementerian yang saya pimpin membutuhkan masukan dari berbagai lini, termasuk para kepala daerah. Saya sengaja datang ke Purwakarta untuk mendengarkan masukan dari kang Dedi (Bupati Purwakarta)," katanya, di sela kunjungannya ke Pemkab Purwakarta, Senin.

Ia menilai, pemikiran Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi seputar kepegawaian itu luar biasa, sampai-sampai bupati yang selalu mengenakan iket Sunda itu memikirkan penyelamatan anggaran dan tata kelola kepegawaian.

"Meskipun ini (kebijakan kepegawaian dan penyelamatan anggaran) bukan isu populer. Tapi dia (bupati) konsisten," kata Yuddy.

Inovasi pembangunan yang telah berlangsung di Purwakarta selama hampir 10 tahun terakhir dinilai sebagai bukti konsistensi kepala daerah yang kebijakan seputar kepegawaian dengan sektor pembangunan.

Menpan RB mengaku telah menemukan titik kesamaan antara konsep kepegawaian di Kementerian PAN RB dengan konsep kepegawaian di lingkungan Pemkab Purwakarta.

Kemenpan RB dan Pemkab Purwakarta sama-sama menjalankan asas efektivitas dalam formulasi kepegawaian.

"Saya tertarik dengan efektifitas pelaksana harian nonPNS di Pemkab Purwakarta. Kami di Kementerian menyebut mereka sebagai tenaga kontrak, tidak tau nih kang Dedi di Purwakarta menyebutnya apa," kata dia.

Disinggung seputar kebijakan kepegawaian, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan, selama memimpin Purwakarta dirinya lebih mengutamakan aspek teknis kegiatan dibandingkan aspek kepegawaian yang lain.

"Kami menyebut formulasi kepegawaian nonPNS di Purwakarta sebagai tenaga harian lepas (THL)," kata Dedi.

Ia mengaku berani mengeluarkan kebijakan untuk merekrut tenaga harian lepas, karena sebenarnya, PNS itu lebih cenderung tertarik melaksanakan pekerjaan administrasi.

"Jujur saja saya tidak terlalu menyukai itu (PNS yang tertarik melaksanakan pekerjaan administrasi). Jadi lebih baik pekerjaan teknis dilaksanakan oleh tenaga harian lepas," katanya.

Dedi juga sempat menyinggung kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di antaranya, seringkali anggaran yang tersedia selalu diarahkan untuk kegiatan yang asal habis dan asal serap.

Hal seperti itu akan berakibat pembangunan menjadi tersendat.

"Persoalannya postur anggaran kita terikat oleh pagu, sehingga asal habis, asal serap tanpa memperhitungkan efektifitas. Ini harus diubah sehingga ke depan tidak boleh lagi anggaran dihabiskan untuk hal-hal yang tidak perlu," kata dia.

Bupati menyontohkan, hal-hal yang tidak perlu itu di antaranya rapat-rapat, seminar dan perjalanan dinas. Jadi disarankan agar anggaran untuk hal yang tidak perlu itu dialihkan untuk pembangunan fisik seperti penyediaan ruang publik.