Percepatan transformasi digital pengadaan barang dan jasa

Menteri PANRB Rini Widyantini (tengah) bersama Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto (kiri) dan Kepala LKPP Hendrar Prihadi (kanan) di Jakarta, Kamis (19/12/2014). ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menerima audiensi dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi di Jakarta, Kamis (19/12).

Pertemuan keduanya membahas terkait dengan berbagai isu, termasuk penguatan reformasi birokrasi, pengadaan SDM, hingga pengembangan e-katalog ke dalam INA DIGITAL.

“Kemarin LKPP baru merilis e-katalog versi 6. Tentunya ini selaras dengan transformasi digital pemerintah yang sedang kami canangkan,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Di dalam pengembangan lanjutan sistem prioritas digital untuk layanan digital nasional terintegrasi, LKPP bertanggung jawab atas integrasi e-katalog sebagai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) sebagai sistem yang memayungi pengadaan barang dan jasa telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pada tahun 2021.

Baca juga: KemenPANRB dan Penasihat Khusus Presiden bahas percepatan transformasi digital

Baca juga: Upaya percepat digitalisasi perlu dukungan infrastruktur dan talenta

Baca juga: PANRB sebut transformasi digital jalan menuju layanan publik berkualitas