Mensos pamitan dengan sopir hingga pejabat

Jakarta,  (Antaranews Bogor) - Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri melakukan acara pamitan sekaligus perpisahan dengan seluruh pegawai kementerian itu, mulai dari sopir, "office boy" hingga pejabat tinggi.

"Para ajudan, staf protokol, satuan pengamanan, hingga pejabat eselon I berkumpul dalam suasana guyub sambil menyantap bakso, ketoprak, dan sate yang biasa lewat di kawasan Pejaten, kediaman Mensos," kata Drs Sapto Waluyo, M.Sc, Tenaga Ahli Mensos Bidang Kehumasan di Jakarta, Minggu.

Pamitan itu, katanya, digelar di rumah Mensos di Pejaten Residence, Jakarta pada Sabtu (18/10) malam, sehubungan dengan akan berakhirnya masa tugas dalam Kabinet Indonesia Bersatu II masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang pada Senin (20/10) berakhir dan digantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam kesempatan itu, Mensos menyatakan bahwa semua staf pegawai tersebut adalah orang terdekat atau "inner circle" dengan pimpinan di Kemensos.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja keras selama ini, serta permohonan maaf jika ada kesalahan yang saya lakukan," kata Mensos --yang didampingi Sekjen Toto Utomo Budi Santosa, Staf Khusus, dan kepala-kepala biro.

Mensos juga mendengarkan satu per satu stafnya mengutarakan kesan.

Cahyo, sang ajudan, menyampaikan bahwa dia mendapat pengalaman berharga selama mendampingi Mensos Salim Segaf Al Jufri.

"Beliau disiplin waktu, di samping fleksibilitas untuk mengikuti kegiatan tak terduga. Pak Salim sering sidak (inspeksi mendadak) dan `blusukan` untuk mengetahui keadaan di lapangan. Ajudan harus siap melakukan pengamanan, meski warga menyambut hangat kedekatan Mensos," katanya.

Peristiwa unik sempat dialami ajudan lain, Budiono, yang mendampingi Mensos sejak awal bertugas.

Waktu itu, untuk mengejar rapat kabinet dan menerobos kemacetan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, mobil RI-32 masuk ke jalur "busway".

"Tentu mengundang sorotan publik karena diliput media. Pak Salim menghadap langsung ke Polsek Mampang dan kami menjalani proses tilang di Polda Metro Jaya," ungkap Budiono.

Cerita lain dituturkan Kepala Tata Usaha Pimpinan, Susetyo Budiatno, yang bertugas mengelola administrasi dan jadwal harian Mensos.

Menurut Susetyo, Mensos sangat teliti membaca isi surat, sehingga ia akan memanggil Dirjen atau direktur terkait, apabila ada yang perlu diverifikasi, apalagi daftar tamu terdiri atas beragam kalangan, ada tokoh masyarakat, aktivis LSM, mahasiswa, pekerja sosial hingga warga PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang ingin mengadukan nasibnya.



Kunjungan Jokowi

"Pak Joko Widodo (Jokowi) datang dua kali ke kantor Kemensos, setelah Pilkada DKI Jakarta dan sebelum Pilpres. Banyak wartawan hadir, termasuk saat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini datang untuk melaporkan rencana penutupan lokalisasi Dolly," kata Susetyo.

Sementara itu, Toto Utomo Budi Santosa merasa bersyukur ditugaskan sebagai Sekjen Kemensos selama empat tahun tanpa pergeseran.

Masa kepemimpinan Salim Segaf dinilainya membawa kemajuan.

"Alhamdulillah, laporan keuangan Kemensos dinilai BPK wajar tanpa pengecualian sejak 2012. LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja) mendapat nilai baik (B) dari Menpan," katanya.

Selain itu, katanya, kerja sama dengan KPK juga dimulai untuk mengawasi beras untuk rakyat miskin (Raskin) dan bantuan sosial (Bansos).

Sementara itu dari segi program, di bawah Mensos Salim Segaf dipelopori "Safari Bakti Kesetiakawanan Sosial" dengan mengunjungi pulau-pulai terluar dan "Ekspedisi Kemanusiaan" dari Aceh hingga Nusa Tenggara Timur (NTT), tambahnya.

Mensos sendiri dikenal tidak puas hanya mendengar laporan ABS (asal bapak senang).

Salim Segaf siap mendengar kritik dan protes dari staf atau mitra.

"Saya berdialog langsung dengan pihak yang keberatan. Saya jelaskan kebijakan Kemensos, termasuk

anggaran yang kami kelola. Misalnya, dengan Wardah Hafidz dan kawan-kawan dari Urban Poor Consortium (UPC)," katanya.

"Semula mereka protes, tapi akhirnya berkolaborasi untuk memberdayakan warga miskin perkotaan lewat Bedah Kampung di Kendari, Surabaya dan Makassar," kenang Mensos.

Jika harus menyebut warisan kebijakan yang telah ditetapkannya, Salim Segaf mengungkapkan sertifikasi bagi pekerja sosial dan akreditasi bagi lembaga kesejahteraan sosial sebagai modal penting.

Selain itu, pendataan fakir-miskin yang berhak menerima bantuan sosial seperti peserta Program Keluarga Harapan/PKH (3,2 juta keluarga sangat miskin/KSM) dan Penerima Bantuan Iuran (86,4 juta) untuk BPJS Kesehatan.

"Mudah-mudahan kebijakan strategis itu disempurnakan dan dilanjutkan oleh pemerintahan Joko Widodo. Agar permasalahan sosial di Indonesia dapat dituntaskan dan visi Indonesia Sejahtera tercapai," demikian Salim Segaf Al Jufri.