Gubernur Kepri menolak kebijakan menghapus tenaga honorer

Tanjungpinang (ANTARA) (ANTARA) - Pelaksana tugas Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto menolak kebijakan pemerintah pusat dan DPR yang akan menghapus ribuan tenaga honorer di daerah.

Isdianto menyebut keberadaan tenaga honorer masih sangat diperlukan di lingkungan Pemprov Kepri guna menunjang sektor pembangunan dan perekonomian daerah.

"Kalau tak perlu, tak mungkin kita rekrut mereka," kata Isdianto, Minggu.

Baca juga: Kota Bogor masih kekurangan 1.000 guru berstatus ASN

Di samping itu, kata dia, sebagian besar honorer tersebut merupakan kepala keluarga yang menggantungkan nasibnya di instansi pemerintahan.

"Dengan alasan kemanusiaan, mereka punya anak dan istri di rumah yang harus dinafkahi," imbuhnya.

Isdianto menyatakan segera menyurati pemerintah pusat agar menunda penghapusan pegawai honorer, dengan pertimbangan pemerintah harus melihat kepentingan di daerah.

"Kami berharap ada pembedaan dari pusat, dalam arti kata mereka melihat kebutuhan daerah terhadap jasa honorer," sebut Isdianto.

Baca juga: Pemerintah akan hapus tenaga honorer secara bertahap

Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf saat berkunjung ke Tanjungpinang, Kepri beberapa waktu lalu mengaku tak bisa berkomentar terkait kebijakan tersebut.

Menurutnya, sejak awal wacana penghapusan tenaga honorer di pusat maupun daerah disepakati oleh KemenPAN-RB dan Komisi II DPR RI.

"Di mana ke depan tak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintahan, melainkan PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)," ucap Dede.

Baca juga: 1.198 guru berstatus PPPK di Kabupaten Bogor hampir setahun belum terima gaji

Namun, sebagai salah satu komisi yang membidangi pendidikan, pihaknya turut mempertanyakan nasib tenaga guru honorer yang ada di tiap-tiap sekolah.

"Apakah guru honorer nanti juga dijadikan P3K atau tidak. Itu yang masih belum terjawab sampai saat ini," tuturnya.