TPNPB mengklaim memiliki pasukan tempur yang mampu merepotkan TNI dan Polri. Bahkan, mereka menyatakan telah menyiapkan senjata dan aturan berperang. Menurut Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom, militer mereka berkelas internasional. Peta kekuatan militer TPNPB-OPM sendiri dibagi menjadi 29 Komando Daerah Pertahanan (Kodap) yang tersebar di seluruh Papua. "Setiap Kodap memiliki 2.500 personel," jelas Sebby Sambom yang tinggal di Papua New Guinea (PNG).
Dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (14/12/2018), Sebby Sambom menerangkan bahwa Panglima Tinggi TPNPB saat ini dipegang oleh Jenderal Goliath Tabuni, Wakil Panglima Letjen Gabriel M. Awom, Kepala Staf Umum, Mayjend Terryanus Satto, juru bicara Sebby Sambom dan Komandan Operasi Perang Mayjen Lekagak Telenggen, dan selanjutnya ke Komando Daerah Pertahanan (Kodap-Kodap).
Meski jumlahnya kalah jauh dari TNI, TPNPB-OPM menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah menyerah. "Mereka boleh lebih banyak, tapi alam bersama kami. Hutan bersama kami, lembah bersama kami, dan kami tidak akan menyerah. Kami punya moto, satu butir senjata melawan seribu butir senjata," tutupnya.
Sementara itu, Lekkagak mengatakan, musuh kami adalah TNI Polri, jadi pasukan TPNPB yang tembak TNI, senjata sudah jadi milik kami. Senjata dan amunisi TNI POLRI itu gudang senjata kami, dan senjata yang sudah rampas tidak akan kembalikan, itu sudah menjadi milik TPNPB.
Kasus perampasan senjata oleh TPNPB terjadi di Pasar Sinak, Puncak Jaya, Papua. Mereka menembak mati prajurit TNI dari Kopassus. Penembakan terjadi saat prajurit TNI itu sedang berbelanja di dalam pasar. TPNPB juga telah menginstruksikan pasukannya di seluruh Papua, untuk bertahan di dalam hutan dan melakukan perang secara gerilya.
Sekitar 18 Juni 2011, OPM-KKSB mengeluarkan struktur militernya. Mereka membentuk Dewan Tertinggi Revolusi Komando Pertahanan yang membawahi Panglima Komando Pusat TPN-OPM Papua Barat; Kepala Staf Umum TPN-OPM Papua Barat; Asisten I Kepala Operasi TPN Papua Barat; Kepala Operasi TPN Papua Barat; Kepala Diklat TPN-OPM Papua Barat; Asisten II Kepala Intelijen TPN-OPM Papua Barat; Asisten III Kepala Administrasi TPN-OPM Papua Barat; Asisten IV Kepala Penyimpanan Logistik TPN-OPM Papua Barat; Asisten V Kepala Penerangan Pusat TPN-OPM Papua Barat; Panglima Teritorial TPN-OPM Papua Barat I-Angkatan Darat; Kasat TPN Papua Barat-Angkatan Darat; Panglima Teritorial TPN-Papua Barat II-Angkatan Laut; Kasat TPN Papua Barat Angkatan Laut; Panglima Teritorial TPN-OPM Papua Barat III-Angkatan Udara; Kasat TPN-OPM Papua Barat Angkatan Udara; Komandan Batalyon 171 sampai 176 TPN-OPM Papua Barat; Panglima Daerah Kodam I (Mamta); Panglima Daerah Kodam II (Baliem Wamena); Panglima Daerah Kodam III (Timika); Panglima Daerah Kodam IV (Paniai); Panglima Daerah Kodam V (Merauke); Panglima Daerah Kodam VI (Mansor); Panglima Daerah Kodam VII (Biak); Panglima Daerah Kodam VIII (Pegunungan Bintang); Panglima Daerah Kodam IX (Serui); Panglima Daerah Kodam X (Baliem Barat); Panglima Daerah Kodam XI (Mamta II); Panglima Daerah Kodam XII (Yahukimo) dan Panglima Daerah Kodam XIII (Nabire).
Menggunakan Facebook
OPM-KKSB dalam menyebarkan propagandanya, memprovokasi TNI/Polri dan meneror warga Papua juga menggunakan perkembangan Iptek, terbukti mereka menggunakan Facebook, sehingga eksistensi mereka juga dapat dilacak dalam dunia maya.
Seperti misalnya melalui akun Twitter, Papuan Voice, pesan dengan hastag #WestPapua, disebarkan TPNPB untuk mengingatkan kelompok pendukung Papua Barat Merdeka tentang revolusi total yang akan mereka lakukan. "Tidak akan merdeka jika Kita tidak lakukan Revolution TOTAL. Oleh karena itu, TPNPB KOMANDO NASIONAL Pesan kepada semua perjuangan muda2 bangsa Papua siap lakukan Revolution TOTAL. Kami akan keluarkan deklarasi Perang, setelah kami siap segala sesuatu Salam Revolution!," tulis TPNPB.
"Mari kita tinggal di hutan tetapi alam dan Tuhan selalu melindungi kita dalam segala hal, kami memiliki tujuan adalah untuk membebaskan kerajaan di tanah saya #WestPapua Raas Malanesia dari tangan penjajah Indonesia," tulis TPNPB.
Bahkan, TPNPB sudah menyiapkan ketentuan tentang prinsip-prinsip perang dengan Indonesia. Ketentuan ini diumumkan TPNPB di situs resminya. "Sebuah aturan prinsip-prinsip perang, Komando Nasional, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Telah resmi umumkan pada tanggal 27 Januari 2018 di Markas Kimagi, Yambi Puncakjaya Papua. Ketentuan tentang Prinsip-prinsip perang pada Indonesia berdasarkan sebuah prinsip-prinsip yang telah ditentukan Komando Nasional TPNPB. Apa tujuan perang, dan apa tuntutannya dan bagaimana dalam perang di lapangan terkait dengan warga sipil dan apa sasarannya, siapa penanggungjawab dalam perang ini, apa alat perang yang digunakan TPNPB, dan bagaimana proses penjelesain konflik bersenjata. Telah termuat dalam ketentuan peraturan perang ini," tulis TPNPB di situs resmi mereka.
Berjuang melalui jalur politik melalui sayap politik OPM-KKSB
OPM-KKSB dalam merealisasikan desire dan expectationnya untuk memerdekakan Papua Barat dari Indonesia tidak hanya menggunakan kekuatan senjatanya, namun mereka juga “berjuang” melalui jalur-jalur politik melalui sayap-sayap politik mereka di luar negeri dan luar Papua.
Mengacu atau menurut data dari berbagai sumber terbuka seperti www.kompassiana.com dan tirto.id, tercatat di beberapa negara ada sejumlah “sayap politik” OPM-KKSB atau setidaknya NGO yang seaspirasi atau mendukung internasionalisasi masalah Papua menuju kemerdekaan Papua (walaupun belum diperoleh informasi terkini terkait apakah “sayap politik” atau NGO yang seaspirasi dengan OPM-KKSB tersebut masih eksis atau sudah bubar).
Setidaknya di Inggris, beberapa NGO pernah “dituding” sebagai pendukung gerakan Papua merdeka seperti West Papua Ascociation; Tapol the Indonesian Human Right Campaign; Forest People Programme; National Union of Student; The Foundation for Endagered Languages; Down to Earth; World Development Movement; Colombia Solidarity Campaign; Oxford Papua Right for Campaign dan Cambridge Campaign for Peace. Sedangkan di Australia pernah tercatat seperti Australia West Papua Asscociation; Internasional Volunteer for Peace; Medical Asscociation for Prevention of War; Pax Christi dan Religius Society for Friends (Quakers). Di Belanda seperti West Papuan Women Asscociation in the Netherlands; Chlindrern of Papua; Foundation Pro Papua, established by veterans former Dutch New Guienea; West Papua Courier; Movement Peace, Human Right, Communication and Develeopment; PaVo-Papuan People’Fundation dan The Netherlands Centre for Indigenous People. Di Selandia Baru (Indonesia Human Right Committee; Peace Movement Aotearoa; Women’s International League for Peace and Freedom Section, Aoteorea; Peace Foundation, Aoteorea; Christian World Service; Disarmamment & Security Centre; Global Peace and Justice Auckland; Pax Christi Aotearea; The New Zealand Council of Economic and Culturights; Women for Peace dan The Alliance Party). Di Irlandia seperti West Papua Action-Irlandia; Just Forrest-Iriandia; Tibet Support Group-lrlandia; Afri-Irlandia; Committee of 100-Finlandia; East Timor Ireland Solidarity Campaign-Irlandia; Cuba Support Group-lrlandia Latin America Solidarity Centre-Irlandia; Trocaire, the Catholic Agency for World Development- Irlandia; Forest Friend Ireland/Cairde na Coille-Dublin dan Alternatives to Violence-Belfast. Di Amerika Serikat dan Kanada (East Timor Action Network/ETAN; International Physicians for the Prevetion of Nuclear War; Indonesia Human Rights Network-USA; Papuan American Student Association-Washington DC, New York, California, Taxas dan Hawai; West Papua Action Network (WESPAN)-Kanada; Canadian Ecumenical Justice Intiviatives-Kanada; Canadian Action for Indonesia & East Timor-Kanada dan Canadians Concerned About Ethnic Violence in Indonesia- Kanada. Di Belgia, Nepal, Swedia (KWIA-Flanders/Belgia; Coalition of the Flemish North South Movement-Brussels Belgium; Nepal Indigenous Peoples Development and Information Service Centre (NIPDISC)-Nepal; Anti-Racism Information Service-Switzerland dan Swedish Association for Free Papua-Sweden. Di Perancis, Jerman, Norwegia, dan Denmark (Survival lnternational-Perancis; German Paciffic-Network-Jerman; Regnskogsfondet-Oslo, Norwegia dan International Work Group for Ondigenous Affairs-Denmark). Di Fiji, Uganda dan Timor Leste seperti Paciffic Concerns Resource Centre (PCRC)-Fiji Island; Foundation for Human Right Intiative (FHRI)-Uganda serta International Platform of Jurists for East Timor- Timur.
Asssessment terhadap kekuatan ancaman OPM-KKSB
Assessment yang dilakukan oleh penulis untuk mengukur kekuatan ancaman OPM-KKSB jelas hanya bersandar kepada berbagai sumber terbuka (pemberitaan media massa cetak, buku ataupun media massa online). Assessment ini untuk diberikan skala terkait kekuatan ancaman OPM-KKSB itu masuk kategori serius atau dapat diabaikan. Adapun penilaian skala nilai dan jumlah nilai skala koefisien ancaman didasarkan kepada teori ancaman yang secara ringkas diterangkan diatas.
Skor untuk skala koefisien ancaman dapat diberikan penjelasan bahwa semakin tinggi nilai atau skornya maka menunjukkan ancamannya semakin tinggi atau nyata.
Kesimpulan
Niat atau intention OPM-KKSB untuk memerdekakan Papua dari Indonesia berada pada level medium, sehingga keberadaan organisasi ini perlu mendapatkan perhatian yang serius, dan untuk melemahkannya maka perlu dicarikan informasi terkait kerentanan dan kelemahan organisasi separatis ini (yang sejauh ini belum dapat terungkap melalui sumber terbuka), sehingga mudah dikalahkan atau digalang untuk kembali ke NKRI.
Niat OPM-KKSB ini berpotensi dapat direalisasikan, karena mereka didukung oleh circumstances atau Sikon yang berdasarkan jumlah nilai skala koefisien ancaman berada dalam level tinggi atau high artinya mereka juga memanfaatkan Medsos untuk kebutuhan perjuangannya, basis-basis militernya belum sepenuhnya “dihancurkan” TNI dan Polri serta dukungan sayap-sayap politik OPM-KKSB di dalam dan luar negeri yang masih bergeliat cukup dinamis.
Dengan kata lain, eksistensi OPM-KKSB akan terus diupayakan berkelanjutan oleh simpatisan dan anggotanya, dan mereka akan memiliki chance atau peluang untuk memerdekakan Indonesia, jika pemerintah Indonesia kurang berhasil dalam mengelola circumstances yang ada terkait Papua baik di dalam negeri dan luar negeri. Masalah Papua harus disikapi serius, sebab jika tidak akan menjadi “point of no return” yang dapat menimbulkan strategic surprises ke depan yang tidak diinginkan. (55/*).
*) Penulis adalah Alumnus pasca sarjana Kajian Strategik Intelijen (KSI) Universitas Indonesia (UI).
