Jakarta (ANTARA) - Kepala Departemen Hubungan Internasional Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) Lina Alexandra mengatakan bahwa Indonesia seharusnya memiliki peran lebih besar dalam mendorong solusi dua negara bagi Palestina melalui keanggotaannya di Badan Perdamaian (BoP).
"Karena pasukan kita yang paling banyak, seharusnya karena kita punya boots on the ground, ya kita have a bigger say, harusnya bisa mempengaruhi," kata Lina kepada ANTARA, Jakarta, Minggu.
Komentar itu dia sampaikan mengingat bahwa Indonesia berencana mengirimkan 8.000 personel TNI yang akan dikerahkan sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) ke Jalur Gaza di bawah arahan Dewan Perdamaian.
Dengan kehadiran Indonesia yang cukup besar di dalam pasukan stabilisasi tersebut, Indonesia seharusnya memiliki peran lebih besar untuk memengaruhi keputusan di Dewan Perdamaian yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump.
"Kalau memang Board of Peace yang dibentuk oleh Amerika Serikat ini, oleh Donald Trump ini, memang bisa membawa kita mencapai kepada cita-cita itu (two state solutions), fine. Tapi kalau tidak, bagaimana?," katanya.
Baca juga: Ketua MPR RI sebut Indonesia ikut BoP untuk bebaskan Palestina dari cengkeraman Israel
Untuk itu, Indonesia, menurut dia, perlu memperjelas rules of engagement atau aturan keterlibatannya di dalam pengerahan pasukan ke Jalur Gaza.
Meskipun misi Indonesia dalam pengerahan pasukan tersebut adalah untuk misi kemanusiaan, membantu membangun kembali berbagai fasilitas di daerah kantong tersebut, tetapi aturan keterlibatannya sangat penting, terutama ketika pasukan Indonesia terlibat dalam kontak senjata.
Kemungkinan kontak senjata itu, menurutnya, dapat terjadi mengingat bahwa Indonesia juga dapat ditugaskan untuk menjalankan mandat pelucutan senjata terhadap salah satu pihak yang berkonflik, dalam hal ini Hamas.
Sementara, Hamas telah memperingatkan Indonesia untuk tidak terlibat di dalam misi tersebut, karena Hamas akan menganggap pasukan ISF sama dengan pasukan pertahanan Israel, IDF.
"Ketika kita dipaksa untuk kemudian menjalankan mandat untuk melucuti senjata salah satu kekuatan yang berkonflik ini, kita tidak seharusnya menjalankan mandat itu," kata.
Kemudian, kepastian dalam aturan keterlibatan tersebut juga menurutnya sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan Indonesia dapat keluar dari BoP ketika keputusan dewan tersebut pada akhirnya tidak sesuai dengan kepentingan Indonesia untuk memperjuangkan solusi dua negara bagi Palestina.
"Pak Presiden selalu mengatakan, kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita akan bisa keluar. Nah, itu cara keluarnya bagaimana? Sampai sekarang belum pernah dibicarakan," katanya.
Dia menilai Indonesia perlu memikirkan strategi yang tepat untuk dapat keluar dari dewan tersebut sehingga tidak menimbulkan tuntutan dan masalah lain di masa mendatang.
"Saya tidak mengatakan bahwa (BoP) ini tidak bisa (menjadi alternatif). Saya pikir, oke, kita coba melihat bagaimana. Tapi, banyak sekali hal-hal yang masih dipertanyakan," katanya.
Untuk itu, harapan Indonesia untuk mendorong solusi dua negara melalui keanggotaannya di BoP, menurut Lina, perlu ditegaskan kembali melalui kepastian komitmen dari AS, terutama Donald Trump, bahwa Dewan tersebut dapat selaras dengan kepentingan dan perjuangan Indonesia untuk mewujudkan perdamaian di Palestina.
Baca juga: Penunjukan Indonesia jadi Wakil Komandan ISF tak berkaitan diplomatik Israel
Baca juga: Dari Dewan Perdamaian, dunia ulurkan harapan bagi pemulihan Gaza
