Dari Dewan Perdamaian, dunia ulurkan harapan bagi pemulihan Gaza

Jakarta (ANTARA) - Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) untuk Gaza baru saja merampungkan pertemuan tingkat kepala negara perdananya di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2) waktu setempat, dengan dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump.

Pertemuan tersebut menandai kegiatan besar pertama Dewan Perdamaian setelah penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian oleh negara-negara pendirinya, termasuk Indonesia, di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) pada 22 Januari.

Badan tersebut didirikan sebagai mekanisme internasional yang bersifat sementara berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 2803 yang disahkan pada 17 November 2025, yang mengakui Rencana 20 Poin Trump sebagai jalan pemulihan bagi Gaza setelah menghadapi agresi Zionis Israel sejak 7 Oktober 2023.

Menurut Rencana, 20 poin yang mendapat dukungan DK PBB dan menjadi dasar BoP, hak rakyat Palestina menentukan nasibnya sendiri dipandang akan dapat dilakukan setelah pemulihan kondisi di Jalur Gaza serta reformasi Otoritas Palestina membuahkan hasil.

“Dengan itu, dapat tercipta kondisi bagi terwujudnya suatu jalan yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina, yang kami akui sebagai aspirasi rakyat Palestina,” menurut salinan Rencana 20 Poin yang menjadi lampiran Resolusi DK PBB 2803.

Dewan Perdamaian dipastikan hanya akan menjadi otoritas sementara yang memantau dan mengawasi komite administrasi Palestina yang bersifat teknokratis dan bertugas menjalankan layanan umum bagi masyarakat di Gaza.

Merespons pendirian organisasi tersebut, Indonesia menyambut baik gagasan Dewan Perdamaian sebagai langkah yang selaras dengan komitmen besar RI berperan dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Presiden RI Prabowo Subianto bahkan menyebut Dewan Perdamaian sebagai “kesempatan bersejarah” untuk mencapai perdamaian di wilayah yang hancur akibat agresi Zionis Israel. Ia pun menyatakan persetujuannya memenuhi undangan Trump untuk bergabung ke organisasi itu.

Atas keputusan bergabung ke Dewan Perdamaian, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa Indonesia akan memanfaatkan keanggotaannya untuk aktif mendorong pemulihan di Jalur Gaza serta pelibatan Otoritas Palestina “sebagai bagian dari proses menuju perdamaian”.

Urun daya sedunia

Dalam pertemuan Dewan Perdamaian pada 19 Februari, terungkaplah betapa besarnya komitmen kontribusi oleh negara-negara anggota, baik dalam bentuk bantuan finansial ataupun bantuan lain, untuk pemulihan Jalur Gaza setelah bertahun-tahun didera serangan bertubi-tubi dari militer Zionis Israel.

Presiden Trump, misalnya, dalam pertemuan tersebut mengumumkan bahwa Amerika Serikat sendiri akan menyumbang 10 miliar dolar AS (Rp162 triliun) untuk pemulihan Gaza.

Selain AS, kontribusi dana sebesar 7 miliar dolar AS (Rp118 triliun) untuk pemulihan Gaza juga dijanjikan bersama-sama oleh Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait, kata Trump.

Trump juga mengumumkan bahwa Kantor PBB untuk Koordinasi Bantuan Kemanusiaan (UN OCHA) telah mengumpulkan dana 2 miliar dolar AS (Rp33,7 triliun) untuk dukungan Gaza

Presiden FIFA Gianni Infantino turut mengumumkan komitmen pihaknya berkontribusi pendanaan sebesar 75 juta dolar AS (Rp1,26 triliun) untuk proyek-proyek terkait pembinaan sepak bola di wilayah Palestina tersebut.

Di samping bantuan pendanaan, komitmen besar lain yang terungkap dalam pertemuan Dewan Perdamaian adalah kontribusi personel untuk pemulihan keamanan dan stabilitas Jalur Gaza.

Sebagaimana diumumkan Panglima International Stabilization Force (ISF) Mayor Jenderal Jasper Jeffers, lima negara pertama telah menyatakan kesediaan mengirim personel untuk bertugas bersama ISF dalam menjaga keamanan dan kestabilan di Gaza.

Negara-negara tersebut adalah Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania.

Sementara, Mesir dan Yordania menjadi dua negara anggota Dewan Perdamaian yang bersedia memberikan pembinaan bagi pasukan kepolisian Gaza yang akan dibentuk.

Mayjen Jeffers juga mengatakan dalam jangka panjang, pihaknya memperkirakan adanya 20.000 personel ISF dan 12.000 personel kepolisian untuk Jalur Gaza.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Trump turut menandatangani resolusi terawal Dewan Perdamaian yang mengamanatkan prinsip integritas keuangan dan transparansi dalam aktivitas organisasi. Resolusi tersebut diketahui mendapat persetujuan dari seluruh negara anggota.

Komitmen Indonesia

Presiden Prabowo, sebagai salah satu kepala negara yang hadir langsung dalam pertemuan Dewan Perdamaian, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kembali mempertegas komitmen Indonesia berpartisipasi aktif demi pemulihan Jalur Gaza dan kemerdekaan Palestina sesuai cita-cita perjuangan nasional.

Dalam pernyataannya, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia “mendukung penuh” implementasi Rencana 20 Poin gagasan Presiden Trump, yang ia sebut menjadi alasan kuat bagi Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian.

Meski mengakui upaya mewujudkan rencana tersebut kemungkinan akan dipenuhi tantangan dan kesulitan, Prabowo tetap meyakini bahwa “di bawah kepemimpinan Presiden Trump, visi perdamaian sejati akan terwujud”.

Prabowo lantas menegaskan kesiapan Indonesia berkontribusi mengirimkan personel untuk menjaga gencatan senjata dan perdamaian di Jalur Gaza melalui ISF. Ia bahkan mengungkapkan kesediaan Indonesia menambah jumlah personel yang dikirim.

"Oleh karena itu, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk menyumbangkan jumlah pasukan yang signifikan, hingga 8.000 personel atau lebih jika diperlukan," kata Presiden RI.

Terkait partisipasi di ISF, Kemlu RI memastikan bahwa seluruh personel Indonesia yang bergabung sepenuhnya akan di bawah kendali nasional Indonesia dan tidak akan terlibat dalam misi tempur ataupun demiliterisasi di Gaza.

“Mandat Indonesia bersifat kemanusiaan, dengan fokus pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas Polisi Palestina,” kata Kemlu RI.

Setelah veto berulang Amerika Serikat terhadap sejumlah upaya mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza yang diusulkan melalui DK PBB, tercapailah kesepakatan resolusi yang memungkinkan terbentuknya Dewan Perdamaian pada November 2025, dengan Trump sebagai ketuanya.

Dewan Perdamaian menjadi mekanisme internasional konkret yang dibentuk dalam rangka memastikan berjalannya rekonstruksi dan pemulihan masyarakat serta stabilisasi dan keamanan Jalur Gaza, tentunya dengan kapasitas sementara hingga akhir 2027.

Keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian semata-mata adalah demi mendorong pemulihan Jalur Gaza serta mendukung perjuangan rakyat Palestina mencapai kemerdekaan yang hakiki dalam kerangka solusi dua negara.

Terlebih lagi, keberadaan Indonesia di organisasi tersebut, bersama dengan sejumlah negara-negara mayoritas Muslim lainnya, dapat menjamin suara dunia Islam dan bangsa Palestina tetap diakomodasi supaya rekonstruksi Gaza tetap pada jalurnya demi dan hanya demi Palestina.