Menteri PUPR ajak perbankan awasi proyek perumahan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2017). (ANTARA/Wahyu Putro A/dok)

Saya ingin mengajak kita semua melakukan pengawasan yang lebih baik dalam proyek pengadaan perumahan agar konsumen terlindungi.

Jakarta (Antaranews Megapolitan) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak perbankan untuk melakukan pengawasan proyek pembangunan perumahan guna melindungi konsumen.

"Saya ingin mengajak kita semua melakukan pengawasan yang lebih baik dalam proyek pengadaan perumahan agar konsumen terlindungi," kata Menteri Basuki di Jakarta, Jumat.

Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa kalau kita melakukan pengawasan, terlebih lagi terhadap Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang didanai negara, pemerintah hanya bisa mengawasinya secara teknis dan oleh karena itu mengajak perbankan serta asosiasi perumahan untuk bersama-sama melakukan pengawasan.

"Tujuannya satu, perlindungan konsumen karena sekarang banyak sekali keluhan-keluhan dari konsumen yang merasa tidak terpuaskan oleh para pengembang," katanya.

"Peran dari perbankan tidak hanya akad kredit selesai, tapi saya pikir perlu kita merumuskan kerjasama pengawasannya supaya konsumen juga puas dengan apa yang sudah kita janjikan untuk rumah hunian mereka masing-masing," tambah Menteri PUPR.

Ia mengatakan hal itu dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) antara Kementerian PUPR dengan 25 bank pelaksana, terkait penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) lewat Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2019.

Sebanyak 25 bank telah mencapai realisasi penyaluran FLPP tahun 2018 minimal 100 unit dan capaian target tahun 2018 terhadap Addendum PKO yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2018 minimal 70 persen.

Bank-bank pelaksana tersebut terdiri dari empat bank umum nasional, dua bank umum syariah, 13 bank pembangunan daerah, serta enam bank pembangunan daerah syariah.

Selain mengajak perbankan untuk melakukan pengawasan, Menteri PUPR juga akan menyiapkan skema khusus untuk kredit pemilikan rumah (KPR) bagi generasi Millenial.

"Saat ini pemerintah sedang menyiapkan skema khusus aparatur sipil negara, TNI-Polri dan Millenial. Para Millenial nanti bisa memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)," ujar Menteri Basuki.