LPDB KUMKM Disarankan Petakan Koperasi Yang Layak Menerima Pinjaman

Jakarta (Antaranews Megapolitan) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) disarankan untuk memetakan koperasi dan pelaku UMKM yang potensial dan layak untuk menerima pinjaman dana bergulir.

Ketua Forum Komunikasi dan Bisnis Koperasi Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kusno Prijono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, mengatakan melalui "mapping" yang baik kepada para calon mitra maka LPDB KUMKM akan bisa mendapatkan referensi tentang koperasi dan UMKM yang sehat dan bermanfaat di berbagai wilayah.

"Melalui pemetaan LPDB KUMKM juga bisa menjaring calon mitra dengan lebih efektif," katanya.

Ia pun menyarankan LPDB KUMKM sebagai lembaga penyalur dana bergulir tidak hanya mengutamakan proses mendapatkan pinjaman modal, tapi juga mempertimbangkan output dari pemanfaatan dana bergulir untuk kepentingan anggota koperasi dan masyarakat.

Kusno yang juga Ketua Pengurus Koperasi Inti Bandung itu mendorong agar LPDB KUMKM memantau dan menelusuri rekam jejak koperasi yang layak mendapatkan dana bergulir LPDB KUMKM melalui forum komunikasi ataupun asosiasi koperasi di daerah.

"Sebaiknya koordinasi dengan pengurus forum misalnya untuk mengetahui kesehatan finansial dan kesejahteraan anggota, daripada mendatangi satu-persatu karena tidak efektif" kata Kusno.

Selama ini, pihaknya mendapati fakta banyak koperasi sehat dan beranggotakan pelaku usaha mikro berkembang di daerah tapi tidak mendapatkan akses informasi yang baik soal pembiayaan.

"Bayangkan saja mereka bisa rapat anggota tahunan atau RAT di luar kota, diangkut dua bus, dan tiap anggota mendapat sisa hasil usaha atau SHU. Mestinya koperasi semacam itu juga layak dibidik LPDB agar koperasi warga menjadi besar, bukan hanya mengutamakan koperasi besar. Kalau begitu targetnya, kapan koperasi kecil menjadi besar," katanya.

Kusno Prijono mengharapkan agar LPDB KUMKM tidak sekadar menilai koperasi-koperasi sehat sebagai koperasi yang memiliki fixed asset yang dapat digunakan sebagai jaminan usaha.

"Kalau memungkinkan bisa dibedakan koperasi dengan 'track record' bagus apakah cukup dengan 'cash colateral'," katanya.
 (ANT/BPJ).