Penyaluran Bansos PKH Non-Tunai: Inovasi Inklusi Keuangan Pertama di Dunia

Washington DC, 20 September 2018 (Antaranews Megapolitan) - Transformasi sistem penyaluran bantuan sosial non- tunai Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan kartu kombo KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) merupakan karya inovatif pertama di antara 72 negara yang menerapkan bantuan tunai bersyarat, atau yang dikenal dengan Conditional Cash Transfer (CCT).

"Ini merupakan upaya restrukturisasi sistem perlindungan sosial komprehensif untuk target penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan", ungkap Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial, Harry Hikmat pada seminar di hadapan pimpinan World Bank, di Washington DC, Amerika Serikat (AS), hari ini, Kamis (200918).

Seminar tersebut dipimpin oleh Senior Director Social Protection and Jobs World Bank, Michal Rutkowski. Adapun yang menjadi pembahas yaitu Senior Advisor Social Protection and Jobs, Margaret Grosh, dan Global Lead SPJ Delivery System, Kathy Lindert.

Dalam forum yag dihadiri 60 orang ahli dari berbagai divisi World Bank ini, Harry Hikmat menjelaskan bahwa KKS merupakan media penyaluran bansos PKH sekaligus sebagai platform program bantuan dan layanan sosial lainnya. Kartu yang dikeluarkan oleh Himbara  (BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri) dapat merekam data penerima manfaat, berfungsi sebagai basic saving acount (tabungan) dan memiliki dompet (e-wallet). Harry menekankan kartu kombo tersebut dapat mengintegrasikan seluruh program bantuan sosial seperti BPNT dan program perlindungan sosial lainnya berdasar pada Basis Data Terpadu.

Ahli analisis kebijakan dan statistik sosial ini menerangkan, sejak diluncurkan tahun 2007 PKH mengalami banyak perkembangan positif baik dalam reformasi kebijakan sistem maupun ekspansi program.

"Pada awal diluncurkan tahun 2007, PKH menyasar 392 KPM dengan anggaran 843 Milyar. Cakupan penerima dan anggaran yang digulirkan untuk PKH mengalami kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2018 menyasar 10 Juta KPM dengan anggaran bansosnya 17,4 Trilyun rupiah," terangnya.

Di tataran kebijakan, lanjut Harry, PKH telah diperkuat dengan pembaruan melalui Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Dengan pengenalan manfaat produk dan layanan keuangan formal bagi penerima manfaat sebagai tujuan PKH yang disesuaikan dengan upaya peningkatan  keuangan iklusif. Target sasaran PKH juga mencakup komponen kesejahteraan, yakni Disabilitas dan Lanjut Usia.

Harry mengungkapkan Indonesia merupakan negara maritim dengan lebih dari 70 persen wilayah perairan dan 13.667 pulau, oleh karenanya, Himbara merespon tantangan ini dengan meluncurkan teknologi interoperability yang memfasilitasi KPM mencairkan bantuan di daerah terpencil melalui bank Himbara (BNI, BRI, BTN dan Mandiri) tanpa pemotongan biaya administratif. Tidak hanya itu, Electronic Data Capture (EDC) offline juga dikembangkan untuk merespon blank spot berbasis android, layanan jemput bola ke wilayah-wilayah terpencil juga dilakukan seperti BRI Ship Deck dan program distribusi ke masyarakat langsung lanjutnya.

*PKH Turunkan Kemiskinan*

Dalam kesempatan tersebut, Harry juga memberi apresiasi kepada tim World Bank yang sejak 2007 telah intensif melakukan asistensi dalam proses pengembangan PKH melalui Program for Result (PforR).

"Bersama World Bank, kami telah menyusun 9 DLI dan inisiatif baru PKH 2018," imbuhnya.

Berbagai inisiatif baru tersebut di antaranya yakni pembentukan Contact Center tahun 2017 sebagai media complaint handling, PKH sebagai episentrum untuk memastikan komplementaritas berbagai program lain, serta pengembangan penerapan Family Development Session (FDS).

"Tahun 2018, kami merekrut sebanyak 413 pekerja sosial supervisor untuk memastikan FDS diterapkan dengan baik bagi KPM, sehingga diharapkan mendukung capaian tujuan PKH," tutur Harry.

"Presiden menilai PKH merupakan program yang efektif dalam penurunan kemiskinan, hal ini didukung oleh hasil penelitian BPS 2016 menunjukkan bahwa dengan jumlah anggaran yang sama, PKH paling efektif dalam menurunkan kemiskinan dan kesenjangan dibandingkan program bantuan lain," tambah dia.

Doktor Ilmu Sosial Unpad ini memaparkan bahwa hasil kajian evaluasi dampak jangka panjang oleh World Bank dan NBER 2018, PKH berdampak penting dalam kesehatan dan pendidikan sejalan dengam CCT lain. Di antaranya peningkatan konsumsi perkapita 5-10 PP, peningkatan pengeluaran makanan protein 6,8 PP, 27% penurunan stunting dan pengurangan pekerja anak.

"Kalkulasi World Bank tahun 2016 menunjukkan Prospera Meksiko berhasil menurunkan kemiskinan nasional sebesar 1,8 persen dan 4Ps Filipina mengurangi 1,4 persen, hal ini menunjukkan implementasi program CCT menunjukkan dampak yang sama di seluruh dunia," ungkapnya.

Harry menerangkan Data BPS tentang Poverty Rate menunjukkan tren penurunan populasi kemiskinan, sejak PKH digulirkan tahun 2007 di angka 37,17 Juta, September 2013 di angka 28,61 Juta dan secara signifikan terus menurun hingga 25,95 Juta atau 9,82 persen di Maret 2018.

"Rilis BPS 2018 menyebutkan penurunan kemiskinan 1 digit ini karena kontribusi bantuan sosial seperti PKH dan BPNT" terang Harry.

Selanjutnya dalam hal Gini Rasio per Maret 2011 hingga Maret 2018 menunjukkan tren penurunan, pada 2018 (0.389) telah berkurang 0.0004 poin dibandingkan Tahun 2017 (0.393).

Harry melanjutkan Data Sosial Ekonomi Strategik BPS per April 2018 menunjukkan bahwa faktor yang berkontribusi dalam penurunan kemiskinan diantaranya bantuan sosial tunai pemerintah yang tumbuh 87,6 persen pada triwulan I 2018, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2017 yang hanya tumbuh 3,39 persen. Faktor kedua adalah program bantuan sosial yang didistribusikan tepat waktu.

"Jika dilihat dari data persentase penduduk miskin di kota dan desa per September 2016 hingga Maret 2018 menunjukkan bahwa populasi penduduk miskin lebih tinggi di desa, seperti per Maret 2018 dimana 7,02 persen penduduk miskin berada di kota dan 13,20 persennya berada di kota," sambung Harry.

Meskipun tingkat kemiskinan turun menjadi satu digit, jumlah peduduk miskin tetap tinggi karena dihadapkan pada berbagai tantangan pertama, tingginya disparitas antar provinsi sebagai contoh di DKI Jakarta 3,57 persen sedangkan di Papua 27,74 persen. Kedua, tingginya disparitas diantara desa (13,20 persen) dan kota (7,02 persen).

Ketiga, 60,91 persen penduduk miskin berada di desa. Keempat, mayoritas penduduk miskin bekerja di sektor agrikultur sejumlah 49,90 persen. Kelima, peningkatan akurasi target rumah tangga sebaik efektivitas pendanaan desa yang dibutuhkan, lebih inklusif untuk aktivitas produksi.

*Komitmen Pemerintah dan Partner*

Harry melanjutkan dalam simulasi skenario PKH yang disusun Kemensos bersama Bappenas menunjukkan bahwa mekanisme non flat memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan mekanisme flat. Dengan asumsi tepat sasaran. Kombinasi PKH dan BPNT dapat mengurangi tingkat kemiskinan 1,91 PP. Selanjutnya ekspansi cakupan PKH diatas 14 Juta KPM hanya akan berdampak pada gini rasio.

"PKH menjadi prioritas nasional selain karena berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan, juga mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin, mendorong produktivitas dan kualitas sumber daya manusia," ujar Harry.

Komitmen World Bank dalam memberikan dukungannya diantaranya, bersama Kementerian Sosial mendesain dan mengimplementasikan PKH sejak 2007 dan technical assistance untuk ekspansi program.

Sebagai komitmennya dalam reformasi bantuan sosial, pada 2017 Kemensos bersama World Bank meluncurkan Program for Result (PforR) PKH dengan tujuan untuk mendukung prioritas pemerintah melalui 3 hasil kunci. Pertama, meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Kedua, meningkatkan akses layanan sosial. Ketiga, perluasan cakupan.

"Dan per 2017, capaian indikator pelaksanaan PKH dinilai telah sesuai dengan target yang diharapkan. Dua indikator terkait MIS dan komplementaritas yang dinilai masih kurang mencapai target dikarenakan sistem untuk memastikan keduanya sedang dibangun," tutupnya. (ANT/BPJ).