Jakarta (ANTARA) - Masyarakat dan dunia pendidikan dalam beberapa waktu belakangan dihebohkan oleh beberapa gebrakan kebijakan pendidikan. Gebrakan terkait dengan pembangunan karakter anak tersebut bukan berasal dari kementerian yang mengurusi pendidikan dasar dan menengah, tetapi dari figur publik dan pejabat tertinggi di daerah.
Adalah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang lebih dikenal sebagai KDM (Kang Dedi Mulyadi) yang mengambil langkah kontroversial tersebut.
KDM juga mengeluarkan surat edaran sehingga pernyataan tersebut harus ditindaklanjuti dalam proses implementasi.
Surat Edaran Nomor 43/PK.03.04/Kesra tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya tersebut difokuskan untuk membangun karakter peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, serta pendidikan menengah di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Surat edaran tersebut menyebutkan secara eksplisit sembilan langkah yang harus dilakukan.
Pertama, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta tersedianya toilet peserta didik di dalam kelas, untuk menunjang aktivitas dan proses belajar, sehingga terwujud lingkungan pendidikan yang baik bagi tumbuhnya Generasi Panca Waluya.
Kedua, peningkatan mutu dan kualitas guru yang adaptif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, serta memahami arah dan tujuan pendidikan secara paripurna, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya.
Ketiga, sekolah dilarang membuat kegiatan piknik yang dibungkus dengan kegiatan study tour, yang memiliki dampak pada penambahan beban orang tua.
Keempat, sekolah dilarang membuat kegiatan wisuda pada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, sampai dengan pendidikan menengah. Kegiatan tersebut hanya seremonial yang tidak memiliki makna akademik bagi perkembangan pendidikan di Indonesia.
Kelima, untuk menyongsong pemberlakuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara merata, mulai saat ini setiap peserta didik diharapkan dapat membawa bekal makanan ke sekolah, mengurangi uang jajan, serta mendorong peserta didik untuk menabung sebagai bekal dan lahan investasi di masa depan.
Keenam, peserta didik yang belum cukup umur dilarang menggunakan kendaraan bermotor, serta mengoptimalkan penggunaan angkutan umum, atau berjalan kaki dengan jangkauan sesuai dengan kemampuan fisik peserta didik. Untuk peserta didik di daerah terpencil, diberikan toleransi sebagai upaya untuk memudahkan daya jangkau peserta didik dari rumah menuju ke sekolah.
Ketujuh, untuk meningkatkan disiplin, serta rasa bangga sebagai warga negara yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap peserta didik harus memahami wawasan kebangsaan, dengan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Paskibra, Palang Merah Remaja, dan kegiatan lainnya yang memiliki implikasi positif pada pembentukan karakter kebangsaan peserta didik.
Kedelapan, bagi peserta didik yang memiliki perilaku khusus, yang sering terlibat tawuran, main game, merokok, mabuk, balapan motor, menggunakan knalpot brong dan perilaku tidak terpuji lainnya, akan dilakukan pembinaan khusus, setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua, melalui pola kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Jajaran TNI dan Polri.
Kesembilan, peningkatan pendidikan moralitas dan spiritualitas melalui pendekatan pendidikan agama, sesuai dengan keyakinannya masing-masing.
Kebijakan tersebut hendaknya juga tidak dimaknai bahwa pemimpin daerah tidak patuh kepada pemerintah pusat lantaran ingin cepat menyelesaikan masalah di daerahnya.
*) Hendarman adalah Analis Kebijakan Ahli Utama pada Kemendikdasmen, Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan
Baca juga: Definisi "anak nakal" dan pembinaan di markas militer
Baca juga: MUI Jawa Barat tegaskan vasektomi hukumnya haram dalam pandangan Islam
Baca juga: Siswa bermasalah Jawa Barat akan dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025
