Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah melakukan inventarisasi kerusakan jalan di 40 kecamatan sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan infrastruktur yang akan dilaksanakan secara bertahap.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan pendataan dilakukan oleh unit pelaksana teknis (UPT) di masing-masing wilayah, terutama pada ruas jalan beraspal yang mengalami pengelupasan akibat faktor cuaca dan sistem drainase yang belum optimal.

“Seluruh titik jalan yang berlubang dan rusak sudah diinventarisasi oleh UPT di setiap kecamatan. Ini menjadi dasar kami dalam menentukan skala prioritas perbaikan,” kata Rudy di Cibinong, Jumat.

Ia menjelaskan, sebagian besar kerusakan terjadi pada jalan hotmix yang terpapar hujan dalam waktu lama. Oleh karena itu, pemerintah daerah memilih menunggu kondisi cuaca membaik agar perbaikan yang dilakukan lebih tahan lama dan tidak bersifat sementara.

Baca juga: Pemkab Bekasi kebut pembangunan fisik optimalkan layanan dasar sektor infrastruktur

Menurut Rudy, perbaikan jalan tidak hanya difokuskan pada pengaspalan ulang, tetapi juga disertai penataan drainase agar kerusakan tidak berulang. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas dan umur layanan infrastruktur jalan.

Selain jalan, Pemkab Bogor juga menata infrastruktur pendukung lainnya, seperti taman dan hutan kota, sebagai bagian dari kebijakan pembangunan berbasis lingkungan. Penataan ruang terbuka hijau tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko genangan dan banjir di kawasan permukiman.

Rudy menambahkan, pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah, dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara fasilitas publik yang telah dibangun.

Baca juga: Jasa Marga kembali lanjutkan pemeliharaan ruas Jalan Tol Cipularang dan Padaleunyi



Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor : Heri Sutarman

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.