Jakarta (ANTARA) - Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP-IAI) menilai ide Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mengoptimalkan berbagai sarana yang ada untuk program apotek desa/kelurahan merupakan solusi yang cerdas dan tepat.
‘’Menkes menegaskan tidak perlu dibuat regulasi baru, cukup mengoptimalkan sarana yang sudah ada. Menurut Menkes ada 54.000 sarana kesehatan baik berupa puskesmas, puskesmas pembantu, maupun posyandu yang dapat diintegrasikan mendukung program apotek desa/kelurahan ini," kata Ketua Umum PP-IAI Noffendri Roestam dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Noffendri yang menyampaikan hal tersebut dalam rapat pengurus harian PP-IAI yang digelar pada Selasa (15/4) juga menekankan bahwa tugas IAI adalah bagaimana menyiapkan tenaga apoteker untuk mendukung program yang diusung Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Ia menyatakan IAI menyambut gembira dan memberikan dukungan penuh terhadap program yang dituangkan dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih itu.
Dalam Inpres disebutkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan melaksanakan kegiatan antara lain berupa apotek desa/kelurahan, yang akan tersebar di 80.000 desa/kelurahan di seluruh Indonesia, sebagai upaya memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau hingga ke tingkat desa.
‘’Bagi IAI yang menjadi fokus perhatian kami adalah bagaimana apotek desa/kelurahan ini nanti benar-benar dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan awalnya dapat tercapai. Jangan sampai menjadi program yang nantinya akan mangkrak karena tidak dikelola dengan baik,’’ ujarnya.
Ketua Himpunan Seminat Farmasi Kesehatan Masyarakat PP-IAI Maria Ulfah mengatakan program tersebut menjadi momentum luar biasa untuk pemenuhan apoteker di puskesmas.
Sebab berdasarkan penelitian yang dilakukan tahun 2023 lalu, baru 68 persen dari 10.300 puskesmas yang memiliki apoteker. Sisanya masih diisi dengan Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) atau tenaga kesehatan lain.
Namun, kata dia, tenaga kefarmasian dalam kebutuhan sumber daya manusia program itu membuatnya khawatir karena sebagai penanggungjawab di apotek apalagi puskesmas, apoteker dituntut untuk mampu memenuhi standar pelayanan kefarmasian, mampu mengelola rencana keuangan, pengelolaan dan pengadaan obat di puskesmas yang sudah BLU atau BLUD, yang saat ini sudah menggunakan e-katalog versi 6 yang sangat rumit.
‘’Skill yang dibutuhkan sebagai penanggungjawab tersebut hanya dimiliki oleh apoteker dan tidak dimiliki oleh TVF. Oleh karena itu, sebagai penanggungjawab di apotek desa/kelurahan nanti seharusnya seorang apoteker dengan tenaga pendukung adalah TVF. Apoteker tidak mungkin bekerja seorang diri, pasti membutuhkan dukungan TVF,’’ ujar dia.
Dengan demikian, PP-IAI memberikan sejumlah rekomendasi agar pemerintah dapat menjalankan program apoteker desa, di antaranya melalui Tugas Khusus Apoteker bagi fresh graduate, yang nantinya IAI bersama APTFI akan memainkan peran dengan mendorong fresh graduate bersedia bekerja di desa.
Kemudian ketika menentukan formasi PPPK untuk CPNS, pemerintah diminta langsung menggunakan lokus nama desa yang dituju, bukan nama kecamatan, sehingga saat mendaftar sebagai PPPK/CPNS apoteker sudah memahami lebih detail mengenai calon tempat tugasnya.
Rekomendasi selanjutnya yaitu program dikolaborasikan dengan puskesmas pembantu (pustu) dengan penambahan tenaga apoteker selain bidan dan perawat.
Integrasi Layanan Primer (ILP) dijadikan alat bantu bagi program apotek desa/kelurahan agar layanan tidak lagi terpusat di kecamatan.
BPJS juga diharapkan bersedia membuat nota kesepahaman (MoU) dengan pustu/apotek desa. PP-IAI pun mendorong dimulainya lagi Program Obat Serbu (Serba Seribu) yang pernah dilaksanakan oleh Indofarma, agar obat murah dengan kualitas tinggi dapat tersedia.
Sedangkan pada BPOM diharapkan bersedia memfasilitasi demi kemaslahatan masyarakat banyak. Selain itu, Program Obat Serbu ini juga akan membantu BUMN dalam hal ini Indofarma untuk kembali bangkit.
