Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memastikan keamanan obat dan makanan yang ada di desa-desa di seluruh Indonesia.
Menurut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, kerja sama antara pihaknya dan BPOM itu dihadirkan sebagai respons atas temuan obat dan makanan yang tidak berizin di desa-desa sehingga membahayakan kesehatan masyarakat.
"Sekarang di desa-desa, juga banyak persoalan tentang peredaran obat dan makanan yang kedaluwarsa, yang tidak berizin. Itu cenderung membahayakan kesehatan masyarakat desa," ujar Yandri kepada wartawan di Kantor Kemendes, Jakarta, Kamis, (27/2).
Baca juga: Kemendes rancang peraturan perlindungan hingga pemberdayaan pekerja migran di desa
Baca juga: Kemendes: Teknologi digital bantu percepat kemajuan desa
Hal itu dia sampaikan usai menghadiri Aksi Bersama Memperkuat Pengawasan dan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Astacita Keenam Presiden Prabowo Subianto. Diketahui Astacita Keenam itu adalah membangun dari desa dan membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Kerja sama antara Kemendes PDT dan BPOM itu pun ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua belah pihak dalam kegiatan aksi bersama itu.
Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menilai kerja sama tersebut mampu menjadi langkah strategis dalam pengawasan obat dan makanan di pedesaan. Bahkan, kata dia menambahkan, ada pula peluang untuk memberikan pembinaan pada usaha obat dari bahan alami dan makanan berskala rumah tangga di pedesaan yang ingin meningkatkan kelasnya.
Baca juga: Kemendes sedang evaluasi kinerja para pendamping desa sebelum buka rekrutmen
Ia berpandangan pula bahwa pengawasan obat dan makanan memang membutuhkan bantuan dari segala pihak, termasuk perangkat desa. Dengan demikian, kata dia, pengawasan tersebut bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Taruna berharap kerja sama antara Kemendes dan BPOM juga dapat menyinkronkan program-program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, seperti program pangan desa aman untuk menjamin makanan-makanan yang dikonsumsi masyarakat aman dan berkualitas.
"Itu membutuhkan pembinaan dengan menyalurkan melalui perangkat desa maka saya yakin itu lebih mudah," kata Taruna.
