Jakarta (ANTARA) - Di luar hak prerogatif Presiden, sebenarnya masih teka-teki mengapa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengundurkan diri setelah hanya seumur jagung atau sekitar empat bulan sejak dilantik Oktober tahun lalu, dan pelantikam menteri penggantinya yang cepat dilakukan.
Namun dilihat dari empat bulan dia memimpin Kementerian baru itu, sudah diterpa isu sensitif berupa tunjangan kinerja dosen aparatur sipil negara yang belum dibayarkan sejak beberapa tahun terakhir ini.
Bukan berarti Satrio tidak berupaya menyelesaikan masalah itu, namun terjadi guncangan pula dari para pegawai di kementeriannya ketika ada pemecatan sepihak sehingga didemonstrasi pegawainya.
Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan dirinya mengundurkan diri dari jabatan yang dipegangnya saat ini.
"Saya itu baru saja ke Setneg (Kementerian Sekretariat Negara) menyerahkan surat pengunduran diri saya sebagai Mendiktisaintek," kata Satryo ditemui wartawan di kantor Kemdiktisaintek, Jakarta, Rabu.
Satryo mengungkapkan alasan dirinya mengundurkan diri adalah karena upayanya selama empat bulan terakhir tidak sesuai dengan harapan Pemerintah Indonesia.
"Karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah, ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan," ujar Satryo.
Satryo menuturkan surat tersebut telah ditulisnya sejak Selasa (18/2) malam untuk diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara, dan selanjutnya diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Kerja baik, tidak ada pamrih, tulus saya kerja. Kalau tidak cocok, ya saya mundur saja lebih baik," ungkap Satryo.
Adapun kepada calon penggantinya nanti, Satryo tidak berharap atau menitipkan pesan sebab masing-masing kepala memiliki visi dan misinya masing-masing.
Begitu kilatkah Selasa malam mengundurkan diri, lalu Rabu sore sudah dilantik penggantinya, padahal Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana yang mengundurkan diri awal Desember tahun lalu saja sampai sekarang tidak ada penggantinya.
Kembali ke isu tunjangan kinerja dosen ASN, Mendikti Saintek yang baru dilantik, Brian Yuliarto, menyatakan akan mempelajari dan segera menyelesaikan permasalahan tunjangan kinerja tersebut.
"Iya, nanti kita pelajari semuanya. Kita selesaikan secara cepat bersama-sama, koordinasi dengan stakeholder yang lain," ujar Brian saat ditemui usai pelantikan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu," katanya.
Meski baru menjabat, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung (ITB) itu berkomitmen untuk memahami persoalan tersebut bersama jajaran di kementeriannya.
"Saya kan baru masuk nih, tentu saya pelajari dengan teman-teman di kementerian," katanya.
Terkait langkah kongkret yang akan diambil, peraih Habibie Prize 2024 Bidang Rekayasa itu meminta waktu untuk mendalami lebih lanjut sebelum mengambil kebijakan.
"Nanti kita pelajari semuanya. Saya baru masuk ini. Mohon maaf ya," katanya.
Pengangkatan Brian berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara, Nanik Purwanti.
Soal beasiswa
Tepat sepekan lalu, ada pernyataan dari Satryo bahwa sejumlah anggaran beasiswa yang dikelola Kemdiktisaintek berpotensi dikurangi menyusul adanya imbauan efisiensi anggaran pemerintah.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (12/2) Satryo Soemantri Brodjonegoro memaparkan sejumlah anggaran beasiswa yang dipangkas, di antaranya adalah beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan.
"Beasiswa ada KIP kuliah, pagu awalnya Rp14,698 triliun, kemudian efisiensi oleh Ditjen Anggaran (Kemenkeu) sebesar Rp1,31 triliun, (besarnya) 9 persen. Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi," kata Satryo.
Kemudian, pada program BPI dan Beasiswa Adik, Satryo menjelaskan efisiensi anggarannya sebesar 10 persen dari pagu awal sejumlah masing-masing Rp194 miliar dan Rp213 miliar.
Adapun pada Beasiswa KNB serta dosen dan tenaga kependidikan, lanjut dia, efisiensi anggarannya sebesar 25 persen dari pagu awal sejumlah masing-masing Rp85 miliar dan Rp236 miliar.
Komponen anggaran yang sama juga mencantumkan terkait gaji dan tunjangan pegawai, serta tunjangan dosen non-PNS.
Untuk tunjangan dosen non-PNS, ungkap Satryo, terdapat efisiensi sebesar 25 persen dari total Rp2,7 triliun. Namun demikian, tidak terdapat pemangkasan dalam hal gaji dan tunjangan pegawai.
Terkait hal ini, Menteri Satryo mengatakan pihaknya mengupayakan agar efisiensi anggaran dalam bidang ini dinolkan, karena dinilai krusial.
"Kami usulkan ini tidak terkena efisiensi, maka kami usulkan kembali supaya tidak ada efisiensi, sehingga pemotongannya itu nol persen," ujarnya.
Satryo juga mengingatkan kepada Komisi X DPR RI untuk memasukkan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN sebesar Rp2,5 triliun ke dalam rencana anggaran tambahan, sebab hal ini sudah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Keuangan.
"Sehingga untuk komponen ini, gaji, tunjangan, dan beasiswa, itu pagu yang kami usulkan yaitu pagu semula sebesar Rp31,645 triliun," ucap Satryo.
Secara keseluruhan, Menteri Satryo mengungkapkan efisiensi anggaran Kemdiktisaintek yang diajukan oleh Kementerian Keuangan berjumlah Rp14,3 triliun.
Namun demikian, Kemdiktisaintek mengupayakan agar efisiensi anggaran hanya sebesar Rp6,78 triliun agar kegiatan di lingkup Kemdiktisaintek tetap berjalan lancar.
"Dengan posisi ini saya berharap bapak ibu Komisi X bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp14,3 triliun tetapi menjadi hanya Rp6,78 triliun," tutur Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Prof Satryo juga menyebutkan terdapat kemungkinan terjadinya kenaikan uang kuliah yang ditimbulkan dari efisiensi anggaran pemerintah.
Dua hari kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani di parlemen memastikan tak ada pengurangan beasiswa.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa tidak akan ada pemotongan dan pengurangan anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun Anggaran 2025.
“Mengenai berita munculnya Kartu Indonesia Pintar (KIP), kami tegaskan beasiswa KIP tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/2).
Ia menjelaskan saat ini jumlah penerima beasiswa KIP Kuliah untuk Tahun Anggaran 2025 adalah 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah dengan nilai total 14,70 triliun.
“Anggaran itu tidak terkena pemotongan dan kurangi,” ujar Sri Mulyani
Ia memastikan bahwa para mahasiswa yang menerima KIP Kuliah dapat meneruskan program belajar seperti biasanya.
Ia melanjutkan, beasiswa lain yang sedang berjalan saat ini, di antaranya sebanyak 40.030 beasiswa penerima Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kemendikti-Saintek.
Pada Rabu pagi tadi, Satryo sebenarnya mengeluarkan pernyataan pers tertulis dari kementeriannya.
Satryo Soemantri Brodjonegoro memastikan efisiensi anggaran pemerintah tidak akan mengganggu anggaran beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
"Pendidikan adalah hak semua warga negara, tidak ada pemotongan alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah," kata Menteri Satryo melalui keterangan di Jakarta, Rabu.
Mendiktisaintek menegaskan efisiensi anggaran tidak mengganggu anggaran untuk pendidikan tinggi, sehingga hal ini tidak akan berdampak kepada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
"Dalam melakukan efisiensi tidak ada pemotongan anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP Kuliah, sehingga UKT tidak naik," ucap Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Bila demikian adanya, maka teka-teki mengapa Satryo mengundurkan diri dan cepat dilantik penggantinya ya memang begitu adanya.
Baca juga: Ini profil Brian Yuliarto, peraih Habibie Prize yang jadi Mendiktisaintek
Baca juga: Satryo Soemantri Brodjonegoro sampaikan undur diri dari jabatan Mendiktisaintek
Baca juga: Presiden Prabowo lantik Brian Yuliarto jadi Mendiktisaintek gantikan Satryo
