Jakarta (ANTARA) - Tahun 2025 menjadi masa penting dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus penanda awal implementasi delapan misi besar Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional.
Pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo, pemerintah menegaskan komitmen untuk menghadirkan negara secara lebih kuat dalam menjamin kesejahteraan rakyat, memperkuat fondasi ekonomi nasional, serta menegakkan kedaulatan politik, hukum, dan ideologi bangsa.
Berbagai kebijakan strategis yang dijalankan sepanjang 2025 menunjukkan upaya sistematis untuk menerjemahkan Asta Cita dari dokumen visi menjadi kerja konkret negara, yang dapat diukur melalui capaian ekonomi, sosial, kelembagaan, dan hukum.
Sebagai kerangka pembangunan, Asta Cita dirancang tidak sekadar sebagai daftar program, melainkan sebagai peta jalan transformasi negara.
Delapan misi tersebut mencakup penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; konsolidasi pertahanan dan keamanan nasional; kemandirian pangan, energi, dan air; penciptaan lapangan kerja berkualitas; penguatan sumber daya manusia; hilirisasi dan industrialisasi; pembangunan dari desa; serta reformasi politik, hukum, dan birokrasi yang bersih dan efektif.
Keseluruhan misi itu kemudian dilembagakan dalam dokumen perencanaan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, yang ditetapkan pada Februari 2025 sebagai acuan kerja seluruh kementerian dan lembaga.
Secara makro, tahun pertama pemerintahan Prabowo menunjukkan stabilitas ekonomi yang relatif terjaga. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 5,04 persen secara tahunan, menandakan kesinambungan pertumbuhan di tengah perlambatan ekonomi global.
Inflasi pada November 2025 berada pada kisaran 2,7 persen secara tahunan, sebuah angka yang mencerminkan kemampuan negara menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Stabilitas makro ini menjadi prasyarat penting bagi pelaksanaan agenda Asta Cita, karena tanpa fondasi ekonomi yang stabil, kebijakan sosial dan transformasi struktural sulit dijalankan secara berkelanjutan.
Dari sisi sosial, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,47 persen pada Maret 2025, setara dengan sekitar 23,85 juta penduduk, memberikan indikasi bahwa kebijakan ekonomi dan sosial mulai memberi dampak nyata.
Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2025 tercatat sebesar 4,85 persen, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai lebih dari 146 juta orang.
Data ini menunjukkan bahwa tahun pertama Asta Cita dijalankan dalam konteks ekonomi yang relatif kondusif, sekaligus menghadirkan tantangan untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar berkualitas dan inklusif.
Pangan, gizi, dan desa
Salah satu capaian Asta Cita yang paling menonjol sepanjang 2025 adalah penguatan peran negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat, terutama pangan dan gizi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi simbol paling konkret dari orientasi tersebut.
Hingga pertengahan Desember 2025, realisasi anggaran MBG mencapai sekitar Rp52,9 triliun atau lebih dari 74 persen dari total pagu Rp71 triliun dalam APBN 2025, dengan jangkauan penerima mencapai sekitar 50 juta orang. Skala program ini menempatkan kebijakan gizi sebagai salah satu intervensi sosial terbesar dalam sejarah Indonesia.
Dari perspektif kelembagaan, pelaksanaan MBG diperkuat dengan keberadaan Badan Gizi Nasional yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024.
Kehadiran lembaga ini menandai pergeseran pendekatan negara dari kebijakan sektoral menjadi kebijakan terintegrasi, di mana isu gizi tidak lagi diperlakukan sebagai program tambahan, melainkan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.
Dalam kerangka Asta Cita, kebijakan gizi diposisikan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, sekaligus sebagai instrumen pemerataan sosial.
Agenda kemandirian pangan juga menunjukkan capaian yang signifikan. Sepanjang 2025, pemerintah melaporkan peningkatan stok Cadangan Beras Pemerintah yang pada Mei 2025 mencapai lebih dari 3,7 juta ton, disebut sebagai salah satu level tertinggi dalam sejarah Bulog.
Produksi padi nasional pada beberapa bulan 2025 juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan upaya sistematis negara dalam menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan iklim dan volatilitas harga global.
Dalam konteks Asta Cita, capaian ini memiliki makna strategis karena pangan diposisikan bukan hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi sebagai bagian dari kedaulatan nasional.
Pilar pembangunan dari desa diperkuat melalui kebijakan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, pemerintah mendorong percepatan pembentukan koperasi sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal.
Pada Juli 2025, pemerintah melaporkan peluncuran lebih dari 80 ribu koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Kebijakan ini menegaskan kembali koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, sekaligus sebagai alat untuk memutus mata rantai distribusi yang merugikan produsen kecil dan konsumen di desa.
Hilirisasi dan investasi
Selain kebijakan sosial yang langsung menyentuh rakyat, tahun 2025 juga ditandai oleh upaya pemerintah mengubah struktur ekonomi nasional melalui hilirisasi dan peningkatan investasi.
Realisasi investasi pada triwulan III 2025 mencapai sekitar Rp491 triliun, dengan porsi signifikan, sekitar 30 persen, dialokasikan pada sektor-sektor hilirisasi.
Angka ini menunjukkan bahwa agenda peningkatan nilai tambah mulai memperoleh basis material, bukan sekadar retorika kebijakan.
Pemerintah juga meresmikan sejumlah proyek industri strategis di sektor energi dan manufaktur dengan nilai investasi puluhan triliun rupiah.
Hilirisasi dalam Asta Cita dimaknai sebagai strategi untuk memperkuat basis industri nasional, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.
Dengan menahan bahan mentah di dalam negeri dan mengolahnya menjadi produk bernilai tambah, negara berupaya mengoreksi kebergantungan struktural pada ekspor komoditas mentah.
Di bidang hubungan internasional dan diplomasi ekonomi, pemerintahan Prabowo pada 2025 menunjukkan orientasi aktif dalam memperluas kemitraan global.
Partisipasi Indonesia dalam berbagai forum dan perjanjian ekonomi internasional, termasuk penandatanganan perjanjian perdagangan bebas dengan Eurasian Economic Union pada Desember 2025, mencerminkan upaya untuk memperluas akses pasar dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.
Langkah ini sejalan dengan misi Asta Cita untuk memperkuat peran Indonesia di tingkat global tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
Secara keseluruhan, capaian Asta Cita sepanjang 2025 menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memulai langkah-langkah konkret untuk menerjemahkan visi pembangunan ke dalam kebijakan yang terukur.
Stabilitas ekonomi makro, penguatan kebijakan pangan dan gizi, pembangunan ekonomi desa, serta dorongan hilirisasi dan investasi menjadi fondasi awal bagi agenda transformasi nasional.
Tantangan ke depan terletak pada konsolidasi kualitas pelaksanaan, penguatan tata kelola, dan kesinambungan kebijakan agar Asta Cita tidak berhenti sebagai program tahunan, melainkan menjelma sebagai arah baru pembangunan Indonesia yang berdaulat, adil, dan bermartabat.
*) Penulis adalah Dosen UCIC, Cirebon.
