Jakarta (ANTARA) - Wakil rakyat pada Komisi D DPRD Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta Pemerintah Provinsi Jakarta mengevaluasi kinerja Dinas Sumber Daya Air (SDA) hingga Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup terkait banjir yang masih melanda setiap kali memasuki musim hujan.
"Pemprov DKI harus segera mengevaluasi secara menyeluruh terhadap dinas yang bertanggungjawab dengan masalah banjir dan sampah," kata Kenneth dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Bang Kent, panggilan akrabnya, meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, untuk memprioritaskan program penanganan banjir yang solutif mulai dari jajaran dinas hingga sampai ke jajaran suku dinas.
Gubernur ke depan juga perlu menetapkan pejabat definitif agar bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat.
"Permasalahan banjir ini masih terus dirasakan oleh warga Jakarta dan tidak pernah ada solusinya. Dan juga lambatnya penanganan sampah di saringan sampah yang terdapat di rumah-rumah pompa, menjadi salah satu penghambat dalam hal teknis terkait penanggulangan banjir," ujarnya.
Gubernur dan Wakil Gubernur ke depan harus berani mencopot pejabat yang tidak mampu bekerja dengan baik dan menggantikannya dengan orang yang lebih kompeten.
Kent juga menyoroti kinerja Unit Pelaksana Kerja (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Jakarta yang dinilai kurang baik dalam berkolaborasi terkait penanganan banjir di Jakarta.
Ia meminta Satgas UPK Badan Air agar bisa bekerja sama yang baik dengan petugas rumah pompa untuk mengangkat sampah yang menyangkut di mesin pompa air.
Baca juga: Jakarta modifikasi cuaca untuk kurangi potensi banjir
