Ambon (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat mewaspadai gelombang pasang laut yang berpotensi terjadi banjir rob di enam wilayah pesisir di Provinsi Maluku.
Wilayah yang berpotensi terjadi banjir rob, antara lain pesisir Maluku Tengah, Saumlaki, Kepulauan Kai, Aru, Seram Bagian Timur, dan pesisir Kota Ambon, kata Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon Mujahidin, di Ambon, Sabtu.
Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia diantaranya di Provinsi Maluku,
Ia mengatakan, fenomena bulan purnama pada 14 Maret 2025 dan Super New Moon (fase bulan perigee dan bulan baru) pada tanggal 29 Maret 2025 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum.
“Potensi terjadinya banjir rob di wilayah Maluku pada 14 -29 Maret 2025, sehingga warga diminta waspada,” katanya.
Baca juga: BMKG peringatkan potensi banjir rob di 17 wilayah Indonesia mulai 24 Februari-5 Maret
Potensi banjir pesisir secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat.
Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG.
BMKG terus memantau perkembangan kondisi dan memberikan pembaruan informasi sesuai dengan data terkini.
Baca juga: Banjir rob terjang kawasan pesisir Tanjung Jabung Timur Jambi tiga rumah rusak berat
Masyarakat di wilayah pesisir diimbau untuk mengambil langkah antisipatif guna meminimalkan dampak yang mungkin terjadi, dengan memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG Maritim Ambon melalui kontak BMKG, media sosial BMKG atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat.
"Masyarakat agar selalu waspada dan siaga mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut serta memperhatikan perkembangan informasi cuaca maritim dari BMKG," katanya.
