Pengamat tekankan pentingnya sosialisasi sambut investasi asing

Dua warga menaiki sebuah perahu melintas di sekitar kawasan industri di Kota Cilegon, Banten, Jumat (18/10/2024). Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi kuartal III tahun 2024 mencapai Rp431,38 triliun atau tumbuh sebesar 15,24 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (year-on-year/yoy), dengan rincian realisasi penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp232,65 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp198,83 triliun. ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/YU

Jakarta (ANTARA) - Pengamat sekaligus akademisi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah menekankan perlunya dilakukan sosialisasi berbagai komitmen investasi yang dicapai Presiden Prabowo dari sejumlah kunjungan ke luar negeri dalam tiga bulan terakhir pemerintahannya.

"Sosialisasi sangat penting," kata Rezasyah kepada ANTARA melalui sambungan telepon pada Minggu (26/1).

Setelah sekitar tiga bulan menjadi presiden, Prabowo telah melakukan berbagai kunjungan kenegaraan ke banyak negara di seluruh dunia.

Kunjungan-kunjungan tersebut telah menghasilkan banyak perjanjian kesepahaman dari berbagai negara untuk berinvestasi di Indonesia dengan nilai ratusan triliun rupiah.

Baca juga: Investasi kesehatan dengan menjaga imun tubuh untuk hindari biaya besar
Baca juga: Menkeu sebut Indonesia terapkan pajak minimum global demi iklim investasi sehat

Perjanjian investasi tersebut, menurut Rezasyah, akan memberikan dampak yang sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal itu juga menunjukkan penghargaan dan komitmen besar investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.

"Ini merupakan penghargaan, bahwa kita ini relatif stabil karena kita relatif menghargai hukum internasional. Dan kita ini terbuka untuk dialog lebih mendalam dengan mereka," kata dia.

Namun demikian, Rezasyah berharap sambutan terhadap perjanjian investasi itu perlu diimbangi dengan sosialisasi pemerintah terhadap publik tentang rincian dari perjanjian-perjanjian tersebut.

"Jadi, harus ada tim teknis untuk membahas uang ini, dana ini, sehingga nanti Indonesia ada kemitraannya, teknologi yang dipakai apa, kemudian berapa WNA yang datang. Kemudian, manajemennya seperti apa, dan lokasinya di Indonesia bagaimana, seperti itu," kata Rezasyah lebih lanjut.

Baca juga: Kadin sebut hilirisasi cara Indonesia jadi negara berpendapatan tinggi

Informasi tentang perjanjian investasi itu, kata dia, perlu disosialisasikan kepada publik, sehingga masyarakat tidak terkejut dengan kemungkinan investasi di daerah mereka masing-masing.

"Jangan sampai publik nanti kaget-kaget, ada proyek bekerja, tapi tenaga kerjanya bukan dari Indonesia," kata Rezasyah lebih lanjut.

"(Laporan investasi) ini harus dibuka dengan lebih mendetail oleh lembaga. Itu juga perlu keterbukaan dari pemerintah Indonesia," tambah dia.

Selain sosialisasi, Rezasyah juga mendorong komitmen dari pemerintah daerah untuk membantu merealisasikan investasi tersebut.

"Jadi, perlu juga komitmen pemerintah daerah yang akan menerima investasi. Itu juga sangat penting," tambahnya.

Melalui investasi tersebut, Rezasyah berharap hal itu dapat mendorong stabilitas di dalam negeri, dan menegaskan kepada masyarakat bahwa tujuan dari investasi adalah untuk kepentingan mereka sendiri dan sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan.