Banjarmasin (ANTARA) - Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan secara bertahap melakukan perbaikan ruang sekolah yang rusak, karena jumlahnya ribuan dari tingkat SD dan SMP dengan kondisi rusak ringan, sedang hingga berat.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Ahmad Baihaqi di Banjarmasin, Selasa, menyampaikan program perbaikan ruang sekolah pada 2025 ini tidak bisa mengakomodasi semua ruang sekolah yang rusak.
Dari data yang terhimpun, untuk tingkat SD sebanyak 500 ruang sekolah mengalami rusak ringan, 241 rusak sedang dan 221 rusak berat.
Sedangkan untuk sekolah SMP, sebanyak 186 mengalami rusak ringan, 81 rusak sedang dan 95 rusak berat.
Baca juga: 35 sekolah di Buleleng rusak
Baca juga: Disdik Kabupaten Bekasi usul perbaikan ratusan ruang sekolah pada 2025
"Karena ini sangat banyak, tidak memungkinkan anggaran untuk diperbaiki menyeluruh dalam sekali anggaran, maka dicari yang prioritas," ujarnya.
Adapun yang dianggap prioritas untuk dibantu perbaikan di antaranya SDN Melayu 5, SDN Telaga Biru 3 dan SDN Kebun Bunga 9.
"Ketiga sekolah ini menjadi prioritas karena mengalami kebakaran. Kami perkirakan Rp200 juta untuk merehabilitasi satu sekolah," ungkapnya.
Kemudian SDN Karang Mekar 1 Banjarmasin yang dianggarkan sebesar Rp4,5 miliar karena pembangunan ulang gedung sekolah.
"Ada juga SDN Mawar 7 yang jadi prioritas perbaikan karena pondasi gedung sekolah yang ambles," ujar Baihaqi.
Baca juga: Bangunan SDN di Karawang rusak parah karena tak pernah diperbaiki sejak 1993
Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Nelly Listriani mengatakan perbaikan beberapa sekolah tersebut memang harus secepatnya dilakukan.
Dia mengatakan perencanaan perbaikan beberapa sekolah tersebut sudah dirapatkan di komisinya.
"Dari rapat kerja, Disdik menyatakan komitmen untuk melakukan perbaikan pada 2025. Kami di Komisi IV akan mengawal alokasi anggaran ini hingga terealisasi," kata Nelly.
Dia meminta Pemkot Banjarmasin untuk secepatnya memperbaiki sekolah-sekolah lainnya, baik lewat APBD maupun minta bantuan ke Pemprov Kalsel dan pemerintah pusat.
