Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, menerima insentif fiskal tahun berjalan 2024 kategori percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024, di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (18/9).
Selain Pemkot Bogor yang dihadiri Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari, beberapa kepala daerah kembali diberikan insentif fiskal karena dinilai mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem oleh Pemerintah Pusat.
Usai mengikuti rakor, Hery mengatakan, insentif fiskal ini diberikan sebagai apresiasi pemerintah pusat dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, kepada daerah yang sudah berkontribusi menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
“Baik kontribusi dari APBD-nya maupun dari upaya-upaya lain yang Pemkot Bogor lakukan, sehingga memiliki prestasi tingkat percepatan penurunan kemiskinan ekstrem yang signifikan,” kata Hery di Kota Bogor, Rabu.
Baca juga: Pemkot Bogor dapat insentif Rp5,9 miliar karena berhasil turunkan kemiskinan ektrem
Ia menyebutkan, Kota Bogor merupakan salah satu dari lima kota di Jawa Barat yang mendapat insentif. Ia pun mendapat pesan dari Wapres RI yang meminta program dan upaya penurunan tingkat kemiskinan ekstrem di daerah bisa terus berlanjut.
Dari data yang diterimanya dari Wapres, Hery menyebutkan, tingkat kemiskinan ekstrem nasional sudah menurun dibandingkan tahun lalu pada bulan yang sama. Sehingga upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem diminta terus dilakukan.
“Pemkot Bogor terus berupaya setiap tahun menurunkan kemiskinan ekstrem. Terus sampai ke tingkat yang paling rendah, kalau bisa melebihi angka nasional,” ucapnya.
Baca juga: Soroti data kemiskinan Kota Bogor, anggota Banggar akan jadikan bahan evaluasi APBD-Perubahan 2023
Sementara itu, dalam rakor tersebut Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan, penurunan angka kemiskinan ekstrem secara nasional telah diikuti oleh penurunan kemiskinan di semua provinsi, dan sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga semakin banyak daerah yang angka kemiskinan ekstremnya sudah di bawah 1 persen.
Tingkat kemiskinan ekstrem semula 1,12 persen pada Maret 2023, kini turun menjadi 0,83 persen pada Maret 2024. Dalam pidatonya, Ma'ruf Amin pun meminta agar pemda yang memperoleh penghargaan, dapat memanfaatkannya untuk memperkuat berbagai program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang tepat sasaran.
“Maksimalkan pemanfaatan dana insentif fiskal ini untuk memperkuat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, terutama untuk kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Ma'ruf Amin.
Baca juga: Wakil Wali Kota Bogor intruksikan semua OPD bantu atasi kemiskinan
Selain itu, dia juga meminta agar penentuan target penerima program kemiskinan ekstrem menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE), sehingga intervensi menjadi lebih tepat sasaran dengan mengutamakan kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, penduduk lanjut usia dan penyandang disabilitas.
“Intensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial,” ucapnya.
