PMI luncurkan program kesiapsiagaan bencana gempa bumi

PMI meluncurkan program kesiapsiagaan bencana dan ketangguhan masyarakat tahap II dalam merespon potensi bencana gempa bumi Markas PMI Pusat pada Kamis (22/8/2024). ANTARA/HO-PMI Kota Sukabumi

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Palang Merah Indonesia (PMI) dengan dukungan pendanaan dari United States Agency for International Developmen (USAID) melalui Palang Merah Amerika meluncurkan program kesiapsiagaan bencana dan ketangguhan masyarakat tahap II dalam merespons potensi bencana gempa bumi.

"Program ini merupakan rangkaian tahap II berdasarkan hasil pembelajaran dari proyek program Earthquake Readiness (EQR) tahap I yang sukses terlaksana pada 2021," ujar Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Pengurus PMI Pusat Asmawi Syam melalui sambungan telepon di Jakarta, Kamis.

Menurut Asnawi, daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan program yakni Kota Sukabumi, Jabar, dan Kabupaten Banyuwangi, Jatim, di mana pada tahap I lalu kedua daerah ini dinilai berhasil melaksanakan berbagai kegiatan.

"Adapun tujuan dari program tahap II ini lebih kepada meningkatkan kesadaran masyarakat dan permintaan akan penerapan retrofit aman gempa serta kepatuhan terhadap standar peraturan bangunan," ujarnya.

Selain itu, juga meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan bencana lokal di kalangan populasi yang berisiko dan dalam penyedia layanan respons bencana utama di Indonesia.

"Intinya program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana gempa bumi di komunitas perkotaan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan individu serta pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan gempa bumi salah satunya Kota Sukabumi," katanya.

Acting Country Representative American Red Rross (Amcross) Delegasi Indonesia Muchrizal Harris Ritonga menambahkan bahwa salah satu inovasi utama dari program tahap II ini adalah pengembangan desain prototipe untuk konstruksi rumah.

Desain ini dimaksudkan untuk membantu pemilik rumah dalam mendapatkan persetujuan bangunan gedung (PBG), sehingga bisa mengurangi hambatan dan biaya terkait proses pembangunan tersebut.

Selain itu, program ini pun untuk mendukung kebijakan pemerintah, karena pada pelaksanaannya menawarkan layanan teknis dan konsultasi gratis untuk mempermudah proses aplikasi PBG.