Indonesia adopsi kebijakan kehutanan hasil dari pertemuan ASOF Ke-27

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Indonesia segera mengadopsi kebijakan mengenai kehutanan hasil dari ASEAN Senior Officials on Forestry (ASOF) Ke-27 yang berlangsung selama lima hari pada 15-19 Juli 2024 di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.   

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian LHK Dida Mighfar Ridha di Ciawi, Kamis, mengungkapkan bahwa kebijakan yang diadopsi yaitu mengenai keberlanjutan ekosistem mangrove.   

Ia menyebutkan bahwa keketuaan ASOF akan beralih ke Indonesia setelah sukses menjadi tuan rumah tahun ini di Bogor.

Baca juga: ASOF ke-27 susun strategi keberlanjutan mangrove ASEAN

"Kita juga akan ada komitmen dengan negara-negara ASEAN untuk mendevelop standardisasi monitoring sistem terbaik hutan. Supaya kita bisa memiliki pengakuan yang sama di tingkat ASEAN," kata Dida.  

Menurut dia, Indonesia juga telah melakukan aksi nyata di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dalam menurunkan emisi hingga tahun 2023 juga menurunkan angka deforestasi.

"Kita akan berbagi pengalaman dengan negara negara ASEAN lain, pengalaman Indonesia menurunkan angka deforestasi terlebih pada situasi el nino tahun lalu," ujarnya.

Sementara, Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (RPDM KLHK) RI Inge Retnowati menjelaskan sedikitnya ada lima strategi yang disusun secara sistematik pada seminar ASOF pada Rabu (17/7). Strategi tersebut kemudian dibahas dalam ASOF meeting pada 18-19 Juli 2024.

Baca juga: AWG-FPD ke-27 hasilkan sejumlah kebijakan kehutanan regional ASEAN

"Kita harapkan strategi ini bisa diterima secara formal oleh semua negara ASEAN dalam pertemuan ASOF meeting," kata Inge.

Sebelum menggelar seminar dan pertemuan, ASOF kK-27 juga melaksanakan Grup Kerja ASEAN pada Pengelolaan Produk Kehutanan (ASEAN Working Group on Forest Products Development/AWG-FPD) selama dua hari pada 15-16 Juli 2024.

AWG-FPD menghasilkan salah satu kebijakan mengenai implementasi rencana aksi kerja sama ASEAN untuk pengembangan hasil hutan periode 2021-2025.

Rencana aksi kerja sama itu mencakup area terkait dengan fasilitasi perdagangan, akses pasar, dan upaya meningkatkan daya saing hasil hutan ASEAN.