Pemkot Depok alokasikan Rp1,8 miliar dari APBD untuk subsidi bunga gratis UMKM

Wali Kota Depok Mohammad Idris. ANTARA/Feru Lantara

Tahun ini ada dana Rp1,8 miliar untuk subsidi bunga gratis APBD yang bayar kalau Wirausaha Baru (WUB) yang mau Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Depok (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat menyiapkan dana Rp1,8 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membantu membayar subsidi bunga gratis bagi UMKM jika mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Tahun ini ada dana Rp1,8 miliar untuk subsidi bunga gratis APBD yang bayar kalau Wirausaha Baru (WUB) yang mau Kredit Usaha Rakyat (KUR)," kata Wali Kota Depok, Mohammad Idris di Depok, Sabtu.

Idris mengatakan bantuan subsidi bunga gratis ini khususnya bagi Wirausaha Baru (WUB) Kota Depok yang telah lulus mengikuti program tersebut sejak 2022.

Baca juga: Pemkot Depok dan BJB siapkan KUR tanpa bunga hingga Rp25 juta
Baca juga: Pelaku usaha kecil di Depok minta difasilitasi sentral UMKM tiap kelurahan

Mohammad Idris mengatakan langkah ini merupakan komitmen Pemkot Depok dalam mendukung UMKM semakin tangguh dan berkembang.

Idris menjelaskan setelah mengikuti berbagai pelatihan, pendampingan usaha, akses perizinan usaha, dan pemasaran, kini sudah sampai di tahap terakhir. Yaitu akses permodalan dengan bantuan subsidi bunga KUR tersebut.

Namun, saat ini Pemkot Depok masih melakukan negosiasi ke bank yang dapat memberikan bunga rendah untuk merealisasikan upaya ini.

"Kita akan negosiasi ke bank yang mau memberikan bunga rendah, akan kita lelang bagi yang berikan bunga rendah akan kerja sama, bunganya kami yang tanggung dari APBD,” kata Idris.

Baca juga: Ingrid Kansil siap berdayakan kaum perempuan dan majukan UMKM Depok

Selain itu juga, Pemkot Depok akan terus melakukan pembinaan dalam pembuatan kemasan (packaging) hingga pemasaran produk.

"Tahun 2025 akan membuat cloud kitchen, sistem digital pemasaran produk orang Depok ke seluruh dunia," katanya.

Terkait strategi pemasaran offline, Kiai Idris mengaku sudah ada di beberapa tempat untuk memasarkan produk UMKM. Saat ini perangkat daerah terkait sedang mengumpulkan aset pemerintah untuk dijadikan potensi dalam mengembangkan produk UMKM.

Upaya tersebut tentu menjadi salah satu langkah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah.