Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memetakan titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan bencana khususnya banjir demi kelancaran penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
Ketua KPU Kabupaten Bekasi Ali Rido mengatakan pemetaan lokasi pendirian TPS telah dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan menerapkan titik koordinat untuk kemudian dimatangkan melalui koordinasi intensif bersama unsur terkait.
"Terkait lokasi pendirian TPS kita menerapkan titik koordinat sehingga kita bisa mengetahui apakah titik koordinat tersebut terdampak banjir atau tidak. Jika banjir maka akan kita geser ke titik yang lebih aman. Intinya jangan sampai lokasi maupun jalur menuju ke TPS membahayakan pemilih atau menghambat tugas pelaksana pemilu di lapangan," katanya di Cikarang, Rabu.
Dia mengatakan sejauh ini pihaknya masih menunggu hasil pemetaan akhir TPS yang masuk kategori rawan bencana banjir berikut lokasi alternatif yang disiapkan PPK di 23 Kecamatan se-Kabupaten Bekasi.
"Kita belum mendapatkan laporan secara spesifik terkait titik-titiknya, baru kemarin hujan deras dan ada beberapa kecamatan yang tergenang sehingga ini dipandang perlu dilakukan mitigasi kalau terjadi curah hujan tinggi saat pelaksanaan pemilu. Tentunya kita akan lakukan langkah-langkah persuasif bersama teman-teman PPK," katanya.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebelumnya telah memprediksi puncak musim hujan terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Februari-Maret 2024 atau bertepatan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.
Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan juga telah meminta penyelenggara pemilu di daerah itu untuk mewaspadai informasi prakiraan cuaca tersebut, terlebih tidak semua logistik pemilu bersifat anti air atau bisa rusak apabila terkena hujan.
"Karena itu kami tekankan KPU, Bawaslu, PPK, dibantu para camat untuk benar-benar mengantisipasi kemungkinan banjir di lokasi-lokasi TPS," katanya.
Terkait keamanan, pihak TNI dan kepolisian juga ikut mengawal logistik pemilu. "Sekarang masih di tingkat kabupaten, nanti setelah bergeser ke tingkat kecamatan dan desa selalu dikawal, mudah-mudahan aman dan terkendali," katanya.
