Pemkab Temanggung cek kelayakan penunjang objek wisata

Temanggung (ANTARA) - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mengecek sarana dan prasarana penunjang objek wisata agar tidak membahayakan bagi wisatawan.

"Menjelang liburan akhir tahun, supaya sarana dan prasarana dicek ulang , karena pariwisata adalah bisnis kepercayaan," kata Kepala Dinas Dinbudpar Kabupaten Temanggung Hendra Sumaryana di Temanggung, Senin.

Ia mengatakan wisatawan ingin bersenang-senang, jangan sampai ada insiden di objek wisata. "Karena begitu ada insiden di objek wisata bangkitnya akan lebih sulit. Kebetulan kemarin sudah kita kumpulkan para pengelola pariwisata menjelang akhir tahun," katanya. 

Baca juga: Kadin harapkan kalender wisata Jateng bisa diluncurkan lebih dini untuk acuan wisatawan
Baca juga: 20 tokoh dan 8 destinasi wisata di Jateng terima Anugerah Pariwisata dari PWI

Ia optimistis objek wisata yang ada di Temanggung ini luar biasa, misalnya objek wisata yang baru lahir yaitu Rowo Gembongan itu spesifik tidak perlu keramaian, ingin menikmati suasana kenyamanan dengan melihat pemandangan alam.

"Elemen-elemen tanah, elemen air, pohon dengan menikmati makanan lokal luar biasa," katanya.

Ia berharap terkait dengan ini masyarakat bisa menikmati pariwisata yang ada di Temanggung karena objek wisata tidak kalah dengan objek-objek wisata daerah lain.

Baca juga: Pengilon Edupark Jateng gandeng warga kelola wisata kuliner

"Dengan kegiatan yang menggeliat maka ekonomi lokal akan tumbuh, kalau berwisata di lokal kemudian memanfaatkan potensi lokal lewat UMKM maka dapat menggerakkan perekonomian di Kabupaten Temanggung," katanya.

Ia menegaskan yang paling utama keamanan, keselamatan, kenyamanan  sehingga para pelaku pariwisata dan para penikmat pariwisata yang ada di Kabupaten Temanggung saling bekerja sama sesuai dengan arahan-arahan di objek wisata.

Mereka yang belum bisa membaca, menulis, cara berhitung, dan mengenal wawasan kebangsaan, kini tergugah tentang pentingnya mengenyam pendidikan.

Dul Latif memang menjadi pionir pendidikan di dusun itu. Dia aktif dalam kegiatan sosial dan berorganisasi untuk mengajak seluruh warga Dusun Manggun tetap melanjutkan pendidikan meskipun tinggal di pedalaman.

Bahkan, untuk tetap bisa bertemu dengan para siswa, Dul harus menempuh perjalanan selama 10 jam dari tempat tinggalnya di Dusun Juhu Bincatan untuk menuju SDN Muara Urie Kelas Jauh di Dusun Manggun.

Tidak ada kata terpaksa bagi bapak satu anak tersebut. Ikhlas dan semangat mengajar selalu menyelimuti jiwanya untuk memutus buta aksara pada masyarakat di pedalaman meski persoalan yang dilaluinya penuh tantangan.

Imbalan uang jelas bukan penggerak utama jiwa Dul untuk mengajar di daerah pedalaman itu. Gaji pertama menjadi guru Rp500 ribu per bulan selama 2019. Sejak 2020--2021 naik Rp250 ribu menjadi Rp750 ribu dan pada 2022--2023 naik menjadi Rp1 juta per bulan. 

Status Dul Latif kini telah tercatat sebagai guru honor daerah Kabupaten Kotabaru sejak 2023 dengan gaji Rp1 juta per bulan dan beban kerja mengajar di tiga kelas.

Demi efisiensi waktu dalam mengajar, Dul menyekat bangunan sekolah itu menjadi tiga ruang kelas, yakni untuk kelas satu, dua, dan kelas tiga, dengan jumlah 17 siswa.

Pola mengajarnya secara bersamaan. Setelah memberikan materi di kelas satu, selanjutnya Dul memberi materi pada kelas berikutnya hingga jam pelajaran selesai. Itu dilakukan sejak dia menjadi guru hingga saat ini karena keterbatasan tenaga pengajar di SD itu.

Dalam proses belajar mengajar memang ada keterbatasan media di sekolah itu, misalnya, kurang lengkapnya sarana dan prasarana seperti buku buku, alat peraga, dan fasilitas lainnya. Namun, hal itu tidak melunturkan semangat Dul memintarkan anak-anak pedalaman.


Butuh sentuhan

Dul Latif, mewakili masyarakat pedalaman, berharap segera ada sentuhan dari pemerintah daerah kepada masyarakat yang tinggal di pedalaman Gunung Meratus, khususnya masyarakat Dusun Juhubincatan dan Dusun Manggun, Desa Muara Urie.

"Kami berharap Bupati Kotabaru dapat membuka akses jalan dari RT 2 Dusun Juhubincatan menuju RT 4 Dusun Manggun, Desa Muara Urie, agar masyarakat setempat tidak terisolasi" ujar Dul Latif.

Selama ini belum ada jalan yang memadai untuk dilintasi kendaraan bermotor. Warga setempat hanya mengandalkan jalan setapak kaki manusia. Jalan setapak itu tidak mungkin  dilalui kendaraan bermotor.

Jadi, warga Dusun Juhubincatan dan Dusun Manggun kalau ke kota kecamatan, misalnya, memerlukan berhari-hari mengingat lamanya waktu di perjalanan.

Keterbatasan akses menuju Dusun Manggun juga ditambah dengan tidak tersedianya jembatan kokoh yang menghubungkan dua dusun tersebut menuju desa induk karena terpisah  oleh sungai.

Lebar sungai itu kurang lebih mencapai 50 meter. Agar masyarakat lebih mudah melintas, warga setempat membangun jembatan darurat dari bambu yang diikat menggunakan kawat baja.

Masyarakat yang tinggal di sana mayoritas pekerjaannya sebagai pekebun. Kebun yang mereka kelola berupa tanaman kemiri, kayu manis, dan cokelat. Hasilnya dipikul ke desa induk yang "dekat" dengan Kota Kecamatan Hampang untuk dijual atau ditukar dengan kebutuhan pokok lainnya.

Warga Dusun Juhubincatan dan Manggu mengharapkan perhatian pemerintah dapat merealisasikan pembangunan jalan di kampung itu.

Pasalnya, sebagian besar warga setempat mulai tidak mampu lagi membawa hasil kebun untuk dijual ke kota kecamatan dengan cara dipikul karena faktor usia.

Jika pembangunan jalan yang menghubungkan dua dusun tersebut cepat terealisasi maka dua kampung kecil ini tidak lagi terisolasi. Warga juga dengan mudah dan cepat dapat membawa hasil kebun ke kota dengan menggunakan kendaraan bermotor.