Dedi Mulyadi selalu laporkan persoalan bangsa ke Prabowo Subianto sebagai bahan evaluasi

Dedi Mulyadi saat bertemu dan berbincang dengan warga. (ANTARA/HO-Dok Dedi Mulyadi).

Seperti kemarin ada ibu di Indramayu sakit kulit terkelupas sudah 19 tahun, BPJS dicabut, bantuan dari desa juga dicabut.

Purwakarta (ANTARA) - Politisi Partai Gerindra Dedi Mulyadi mengaku selalu melaporkan persoalan yang ditemukan di lapangan kepada Prabowo Subianto sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan pemerintah.

"Seperti kemarin ada ibu di Indramayu sakit kulit terkelupas sudah 19 tahun, BPJS dicabut, bantuan dari desa juga dicabut. Problemnya adalah kesalahan data, bagaimana bisa orang yang patut dibantu tapi tidak dapat bantuan," katanya melalui sambungan telepon di Purwakarta, Jawa Barat, Kamis.

Ia menyebutkan kalau persoalan bangsa seringkali ditemui saat kegiatan budaya yang dibalut dengan Safari Cinta Kang Dedi Mulyadi untuk Prabowo Subianto yang digelar di sejumlah daerah.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Politikus jangan jadi sosok hidung belang jelang pemilu 2024
Baca juga: Dedi Mulyadi ajak berbagai pihak memulai hal positif jelang Pilpres

Dedi menyampaikan bahwa ke depan pemerintah perlu memaksimalkan peran RT dan RW dalam menyempurnakan data warga. Sebab selama ini bantuan yang disalurkan hanya berpatokan pada data BPS hasil survei empat tahun ke belakang.

Nantinya, kata dia, data akan diperbarui berkala dengan melibatkan aparat kewilayahan, mulai tingkat RT. Selanjutnya nama penerima bantuan akan diumumkan, jika ada yang tidak setuju bisa melakukan protes langsung.

"Saat ini kan pusat hanya ambil satu data sehingga yang dapat bantuan orangnya itu-itu juga. Jadi ke depan data akan disempurnakan dan bantuan ditambah," katanya.

Baca juga: Dedi Mulyadi berharap Purwakarta percepat pembangunan dan investasi

Untuk menunjang itu semua para RT dan RW akan menerima gaji minimal Rp1 juta per bulan. Selain itu mereka akan dibekali alat komunikasi yang tersambung langsung ke pusat data. Sehingga secara berkala bisa diperbaharui.

"Kalau ada warga meninggal, sakit atau bahkan cerai langsung di-update karena itu mempengaruhi angka kemiskinan," katanya.

Tidak hanya itu, ke depan anggaran akan didistribusikan langsung ke desa. Jangan sampai anggaran 'mampir' dulu ke provinsi dan kabupaten/kota.