Dekan FEB UI ingatkan dampak dari tahun politik

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto (ANTARA/Feru Lantara).

Tahun politik itu semuanya berdasarkan pola dari penelitian-penelitian kami di FEB UI, menjelang pergantian kepemimpinan seperti ini memberikan nuansa ketidakpastian, terutama di dunia bisnis.

Depok (ANTARA) - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto mengingatkan dampak dari tahun politik yang perlu diwaspadai karena kondisi dunia usaha yang cenderung wait and see.

"Tahun politik itu semuanya berdasarkan pola dari penelitian-penelitian kami di FEB UI, menjelang pergantian kepemimpinan seperti ini memberikan nuansa ketidakpastian, terutama di dunia bisnis," kata Teguh Dartanto di kampus UI Depok, Jawa Barat, Rabu.

Menurut dia pelaku bisnis dinilai cenderung wait and see atas kebijakan apa yang akan ditempuh pemerintahan berikutnya. Hal ini akan sedikit menahan laju perputaran uang karena pelaku usaha belum berani melakukan ekspansi besar-besaran. Apabila jumlah uang beredar mengalami perlambatan, tentunya ekonomi menurun.

Baca juga: PEBS FEB UI gelar webinar tentang biaya haji 2023
Baca juga: Dosen FEB UI: Perlu satu big data UKM di Indonesia untuk dikelola

"Inilah yang perlu diantisipasi dan dimitigasi oleh pemerintah. Kita berharap semua partai politik atau apapun, jangan banyak kegaduhan di dalam politik ini sehingga dunia usaha ini bisa sedikit mengurangi ketidakpastiannya," lanjutnya.

Oleh karena itu, menurut Teguh, salah satu langkah mitigasi risiko yang dapat ditempuh pemerintah adalah memperkuat bantuan sosial sebagai bantalan ekonomi. Tentunya dengan cakupan yang diperluas dengan pendataan yang lebih baik.

Harapannya, kelompok masyarakat rentan terdampak gejolak ekonomi bisa dengan cepat mendapatkan dukungan dari pemerintah melalui berbagai bantuan sosial. Dalam hal ini, kolaborasi pendataan antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Sosial perlu dijalin lebih kuat.

Baca juga: Hasil survei FEB UI: 61 persen pemilik UKM berumur lebih dari 40 tahun

"Dalam konteks teori itu namanya Adaptive Social Protection. Artinya ketika ada perubahan, orang ini bisa dimasukkan mendapat bantuan yang cepat dan adaptif sehingga perlu tadi kolaborasi Kemenaker, Kemenperin, juga Kemensos. Ini menurut saya yang perlu, sehingga sinkron," katanya.

Jika langkah social protection berupa bantuan sosial tidak adaptif, kelompok masyarakat rawan terdampak akan masuk dalam jurang kemiskinan.

Selain itu, ketimpangan ekonomi akan meningkat sehingga mendorong kerentanan sosial di masa depan.