Depok (ANTARA) - Direktur ASEAN Study Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Edy Prasetyono, SSos, MIS, PhD, menyampaikan bahwa terpilihnya Indonesia sebagai Ketua KTT ASEAN 2023 menjadi momentum untuk Indonesia mengasah kemampuan dalam melakukan agenda setting.
"Contohnya, seberapa jauh ASEAN akan mampu mengadopsi perkembangan teknologi yang luar biasa, seperti IT, ekonomi digital, dan sebagainya," ujar Edy dalam acara Internasional Relations (IR) UI Talk yang membahas tentang peran dan signifikansi kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023.
"Jadi, hal ini menjadi tantangan Indonesia sebagai Ketua KTT ASEAN dalam memaknai hal tersebut dan menjadikannya sebagai kepentingan nasional Indonesia," ujarnya lagi.
Baca juga: UI tuan rumah penyelenggaraan pesta seni dan budaya mahasiswa ASEAN
Baca juga: Akademisi: KTT ASEAN momen untuk realisasikan capaian forum G20
Ia mencontohkan bagaimana Indonesia harus mampu membaca megatrend yang muncul dan dihubungkan dengan kepentingan Indonesia.
Edy yang juga pengajar mata kuliah ASEAN di UI ini mengatakan, megatrend yang besar adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan pertumbuhan penduduk atau bonus demografi.
"Sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar, Indonesia dapat memanfaatkan isu tersebut dalam penyelenggaraan KTT ASEAN 2023," katanya.
Baca juga: Akademisi: Keketuaan ASEAN Indonesia berada pada titik sejarah yang penting
Selain itu, mengatrend lainnya yang juga menjadi tantangan bagi Indonesia adalah bagaimana Indonesia dapat mengangkat isu, seperti climate change dan lingkungan hidup agar ASEAN tetap relevan dengan perubahan-perubahan besar terkait isu tersebut.
"Baiknya, tetapkan isu prioritas terlebih dahulu karena hal ini akan benar-benar mempengaruhi keamanan maupun kepentingan ekonomi," kata Edy.
Keketuaan ASEAN 2023 momentum Indonesia lakukan agenda setting
Senin, 15 Mei 2023 21:35 WIB
Jadi, hal ini menjadi tantangan Indonesia sebagai Ketua KTT ASEAN dalam memaknai hal tersebut dan menjadikannya sebagai kepentingan nasional Indonesia.