Kemendagri jaring masukan pakar terkait pemenuhan hak pilih kelompok rentan pada pemilu

Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya menjaring masukan dari berbagai pakar terkait dengan pemenuhan hak pilih kelompok rentan dalam pemilu. "Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya BSKDN dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 terutama dalam meningkatkan partisipasi pemilih," kata Sekretaris BSKDN Kurniasih dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa.
 
Hal itu karena pada pemilu tersebut masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden, 580 anggota DPR RI, 152 DPD RI, 19.957 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta 545 kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kata dia juga telah menetapkan 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh sebagai peserta Pemilu 2024. Berdasarkan data, menurut dia partisipasi pemilih pada gelaran pemilu terus meningkat. Misalnya, partisipasi Pemilu 2019 yang angkanya lebih tinggi dibandingkan Pemilu 2014, yakni dari 69,58 persen naik menjadi 81,97 persen. Kurniasih berharap, partisipasi pada penyelenggara Pemilu 2024 meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas termasuk bagi kelompok rentan. “Pemilu yang berintegritas mensyaratkan penghormatan terhadap hak pilih,” kata Kurniasih. Kurniasih menjelaskan perlindungan dan pemenuhan hak pilih terhadap kelompok rentan pada Pemilu perlu menjadi bagian dari prioritas penyelenggara Pemilu maupun pemerintah.