Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memerlukan dana sekitar Rp204 triliun untuk mewujudkan penurunan emisi sektor hutan dan penggunaan lahan serta peningkatan serapan karbon atau Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink sampai tingkat emisi gas rumah kaca sebesar minus 140 juta ton karbon dioksida ekuivalen tercapai pada tahun 2030.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Agus Justianto saat berbicara dalam Sosialisasi Sub-Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Provinsi Papua Barat yang dipantau di Jakarta, Rabu, memproyeksikan kebutuhan pendanaan sampai tahun 2030 adalah Rp204 triliun dengan alokasi melalui berbagai sumber pendanaan, untuk aksi mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030.
Baca juga: Indonesia dapat dana lingkungan 103,65 juta dolar AS
Sumber pendanaan untuk mendukung aksi mitigasi iklim Indonesia's FOLU Net Sink 2030, yakni pasar karbon dalam negeri maupun luar negeri, APBN, APBD, investasi swasta, hibah dalam negeri maupun luar negeri, dan sumber pendanaan lain. elain itu, ada pendanaan skema result based payment untuk REDD+ yang sekarang sudah terjadi kompensasi yang diberikan melalui skema-skema kerja sama internasional maupun sub-nasional.
"Sumber pendanaan dari swasta diarahkan pada hibah, obligasi hijau, pinjaman, ekuitas swasta maupun program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR," kata Agus.
Kebijakan penurunan emisi karbon FOLU Net Sink 2030 menggunakan empat strategi utama, yakni menghindari deforestasi, konservasi, dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan restorasi lahan gambut, serta peningkatan serapan karbon.
Baca juga: Efektif dan transparan, itu jaminan pemerintah soal dana investasi BPDLH
Pemerintah perlu Rp204 triliun untuk penerunan emisi hingga 2030
Rabu, 15 Februari 2023 13:37 WIB
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Agus Justianto. (ANTARA/HO-KLHK)
