Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyalurkan bantuan program perlindungan sosial atau Perlinsos kepada penyelenggara jasa layanan keagamaan untuk tahun anggaran 2022 sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah setempat.
"Bansos ini merupakan bentuk kepedulian Pemkab Bekasi kepada penyelenggara jasa layanan keagamaan yang tidak memiliki pemasukan tetap dan juga terkena dampak kenaikan harga BBM," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Sabtu.
Bantuan sosial ini diberikan kepada imam dan marbot masjid, guru majelis taklim, guru pendidikan keagamaan non PNS, serta amil jenazah.
Baca juga: Pemkab Bekasi ubah skema penyaluran belanja perlindungan sosial
Bantuan diberikan secara simbolis oleh Dani Ramdan di Kawasan Food Estate Kodam Jaya, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Jumat (9/12), bertepatan dengan pemberian kartu tanda kepesertaan BPJAMSOSTEK kepada 26.808 petani di daerah itu.
"Kemarin kita berikan perlinsos bagi masyarakat yang terdampak BBM dan rentan seperti imam masjid, marbot dan lainnya. Semoga tahun depan lebih baik lagi dan bisa membantu untuk seluruh masyarakat," ucapnya.
Dani memastikan bantuan sejenis akan kembali disalurkan kepada masyarakat kategori ini dengan menyesuaikan kondisi inflasi. Apabila tahun depan terjadi hiper inflasi, maka bantuan akan diberikan kembali secara bertahap.
Baca juga: Pemkab Bekasi salurkan bantuan program Perlinsos pada warga penerima manfaat
"Perlinsos dibagikan dalam empat bulan terakhir sampai akhir tahun ini, kalau tahun depan hiper inflasi maka kami akan berikan bantuan lagi. Tapi kami cek di BPS dan pasar-pasar justru terjadi penurunan, mudah-mudahan ini tetap terjaga," katanya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti mengatakan bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp100.000 yang dibayarkan empat kali.
"Bantuan ini untuk empat bulan dari September sampai Desember, dicairkan langsung Rp400.000 kepada masing-masing penerima. Kita juga melihat sesuai dari kemampuan keuangan daerah," katanya.
Baca juga: Menkeu: Realisasi anggaran perlindungan sosial capai Rp338,2 triliun
Pihaknya telah menerjunkan tim verifikator dari unsur kementerian agama dan pemerintah desa untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran sedangkan mekanisme penyaluran serta nominal anggaran ditentukan pemerintah daerah.
"Jumlahnya pasti banyak tapi bagaimana pun kita melihat anggaran yang dimiliki. Untuk mengantisipasi bantuan tidak tepat sasaran, kami menurunkan tim verifikator dari Kemenag dan Pemdes karena mereka yang lebih paham," ucapnya.
Sri Enny merinci jumlah penerima bantuan program perlinsos kategori penyelenggara jasa layanan keagamaan antara lain 1.822 orang imam masjid, 1.830 marbot masjid, 2.016 guru majelis taklim, 2.781 guru madrasah, 2.141 pengajar pendidikan diniyah dan pondok pesantren, serta 2.965 amil jenazah.(KR-PRA).
