IMCAA dan MMC sejak 14-19 Maret menggandeng SMK Perikanan yang tersebar NTB menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dan Memorandum of Understanding (MoU) tentang peningkatan SDM di sektor perikanan dan pelayaran.
"Banyaknya siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang kelautan dan pelayaran di NTB saat ini, tentu menjadi modal berharga dalam upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya kemaritiman yang tersedia. Namun demikian, tidak serta merta lulusan SMK tersebut bisa langsung terjun dan bekerja di bidang kelautan dan pelayaran. Tidak sedikit para alumni SMK tersebut tidak mendapatkan akses untuk dapat terjun langsung ke dunia kerja. Itulah kenapa kolaborasi ini kami lakukan," ujar Ketua Umum IMCAA Hengki Wijaya, Selasa (23/11).
Beberapa sekolah menengah kejuruan yang telah melakukan FGD dan MoU ini adalah:
1. SMKN 1 Lembar Lombok Barat;
2. SMKN 1 Keruak Lombok Timur;
3. SMKN 1 Tarano Kabupaten Sumbawa;
4. SMKN 1 Lambu Kec. Lambu, Kota. Bima;
5. SMKN 2 Wera Kec. Wera;
6. SMKN 4 Kota Bima.
Menurut Hengki Wijaya, kelima SMKN tersebut bersepakat untuk melakukan MoU atau kerja sama guna mendukung para alumni untuk dapat bekerja secara langsung di bidang kemaritiman setelah menyelesaikan pendidikan.
Hengki menambahkan bahwa dengan penempatan ABK luar negeri maka tidak menutup kemungkinan seluruh alumni SMK yang berada di NTB dapat langsung terserap untuk bekerja menjadi ABK luar negeri.
Selain untuk penyerapan tenaga kerja, sharing informasi pendidikan dan pelatihan kompetensi di sektor kemaritiman juga menjadi faktor penting untuk menciptakan generasi muda bangsa yang berkualitas yang dapat bersaing di industri global sektor kemaritiman.
"IMCAA adalah salah satu Asosiasi perusahaan keagenan awak kapal yang sampai saat ini telah memiliki 15 (lima belas) perusahaan yang tergabung dalam IMCAA yang telah memiliki izin perekrutan dan penempatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 tahun 2021 berupa SIUPPAK (Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sedangkan MMC merupakan salah satu Lembaga Sertifikasi Kepelautan untuk memberikan pelayanan bagi calon pekerja di lingkup kemaritiman perihal kepemilikan sertifikat seperti sertifikat BST (Basic Safety Training)," ujar Hengki.
Hengki menjelaskan pimpinan SMK di NTB memiliki animo yang tinggi terbukti dengan sambutan mereka pada kunjungan tim IMCAA dan MMC ke masing-masing sekolah.
"Bahkan dalam kegiatan FGD juga dihadiri orang tua siswa, dinas Tenaga kerja, dinas Pendidikan, dinas Kelautan dan perikanan untuk mendengar secara langsung paparan dari kami," tambah Hengki.
Prosedur dan Penempatan ABK
Menurut Hengki Wijaya materi yang banyak mendapat antusias dari peserta adalah tentang proses perekrutan anak buah kapal (ABK) luar negeri.
Hengki Wijaya sebagai Ketua Umum IMCAA memaparkan secara terperinci proses perekrutan dan penempatan dengan menekankan pada perilaku dan etika selama bekerja bagi siswa SMK.
“Pembentukan fisik dan mental sangat penting bagi calon ABK luar negeri agar selama bekerja tidak ada sedikit pun keinginan untuk mundur atau pulang dikarenakan kondisi kerja yang menuntut fisik dan mental yang lebih kuat," ucap Hengki Wijaya.
Menurutnya, proses perekrutan dan penempatan yang selama ini dilakukan adalah proses penempatan secara prosedural sesuai regulasi di Indonesia dan negara penempatan serta jaminan pelindungan bagi ABK luar negeri.
Perlindungan tersebut dimulai pelindungan sebelum bekerja, saat akan bekerja dan setelah bekerja nanti. Dengan menerapkan mekanisme dan sistem perekrutan dan penempatan yang ketat dapat menjadikan calon ABK luar negeri lebih siap dalam bekerja.
Putra kelahiran Pematang Siantar inipun menuturkan bahwa program andalan IMCAA saat ini yang telah berjalan adalah kerja sama IMCAA dengan PT. BNI Persero Tbk yang telah berjalan sekitar 3-4 bulan ini.
Salah satu programnya adalah pemberian layanan BNI Fleksi atau fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) bagi calon ABK luar negeri.
"Singkatnya adalah calon ABK luar negeri dapat melakukan pemberangkatan melalui salah satu perusahaan anggota IMCAA dengan kemudahan pembiayaan jika dibutuhkan oleh calon ABK tersebut dengan memanfaatkan program Fleksi (Kredit Tanpa Agunan) dari PT. BNI Persero, Tbk yang telah bekerja sama dengan perusahaan anggota IMCAA. Perusahaan tersebut akan memfasilitasi ABK dengan pengajuan Fleksi BNI yang mana perusahaan tersebut sebagai Avalis atau penanggungjawab proses pengajuan KTA ini. Program ini sangat membantu pihak keluarga calon ABK karena tidak akan terbebani lagi terkait pembiayaan-pembiayaan yang dibutuhkan oleh calon ABK," terang Hengki
Dengan adanya MoU tersebut, Hengki meyakini hampir seluruh alumni dari setiap SMK dapat difasilitasi bekerja di industri kemaritiman.
Sementara itu Direktur MMC Capt. Febrian Primananda Hariawan, M.Mar menyatakan bahwa MoU ini adalah salah satu bentuk hadirnya pemerintah dalam pemberantasan pengangguran dan peningkatan taraf hidup masyarakat.
MoU ini juga sebagai salah satu cara pencegahan masyarakat yang ingin bekerja sebagai ABK luar negeri direkrut dan ditempatkan secara non-prosedural.
"Kerja sama ini tidak hanya menitikberatkan bagi siswa SMKN saja tetapi tidak menutup kemungkinan masyarakat yang memiliki keinginan terjun dalam dunia kemaritiman juga dapat terfasilitasi," sambung Capt Febrian.
Dukungan Pemkot Bima
Kegiatan workshop dan penandatangan MoU IMCAA, MMC dan sekolah sekolah SMK Perikanan di kabupaten Bima juga dihadiri
Staf Ahli Walikota Bima, H. Sukarno, SH yang memberikan sambutan mewakili Bupati Bima dan membuka secara resmi kegiatan.
Dalam kegiatan FGD dan penandatanganan MoU di SMKN 4 Kota Bima dihadiri oleh Staf Ahli Walikota Bima Bapak H. Sukarno, SH sebagai perwakilan Walikota Bima sekaligus membuka secara resmi kegiatan FGD dan penandatanganan MoU, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bima, Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Bima, Kepala Dinas tenaga Kerja Kota Bima, Lurah Kolo serta orang tua siswa dan masyarakat sekitar SMKN 4 Kota Bima.
Walikota Bima melalui staf ahli H. Sukarno, SH menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung penandatanganan MoU dimana kedatangan para Investor ke daerah Kota Bima ini termasuk salah satu program pemerintah Kota Bima untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Kota Bima.
"Kehadiran stakeholder dalam kegiatan ini adalah bentuk perhatian pemerintah bagi sekolah dan siswa-siswi SMK serta masyarakat Kota Bima dalam menunjang peningkatan taraf hidup masyarakat Kota Bima di bidang kemaritiman," ujar Sukarno.
Hal yang sama disampaikan Muhammad Suhud , S.Pd selaku Kepala Sekolah SMKN 4 Kota Bima. Ia menyatakan bahwa kegiatan ini (penandatanganan MoU) sangat membantu siswa dan para alumni dalam mendapatkan pekerjaan setelah tamat.
"Kedatangan para investor membawa angin segar bagi Kota Bima, tetapi kami berharap bukan Cuma bidang NKPI (Nautika Kapal Penangkapan Ikan) saja yang dapat direkrut untuk dapat langsung bekerja, di sekolah ini kami juga memiliki beberapa jurusan yaitu Agribisnis Perikanan Air Tawar (APAT) dan Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan (APHPI) kami berharap ada investor lain yang dapat memanfaatkan para alumni SMKN 4 Kota Bima," harapnya.
