• Top News
  • Terkini
  • Rilis Pers
Antaranews.com
Tentang Kami
Antara News bogor
Jumat, 19 Desember 2025
Antara News bogor
Antara News bogor
  • Home
  • Nusantara
      • antaranews.com
      • Aceh/NAD
      • Bali
      • Bangka/Belitung
      • Banten
      • Bengkulu
      • Gorontalo
      • Jambi
      • Jawa Barat
      • Jawa Tengah
      • Jawa Timur
      • Kalimantan Barat
      • Kalimantan Selatan
      • Kalimantan Tengah
      • Kalimantan Timur
      • Kalimantan Utara
      • Kepulauan Riau
      • Kuala Lumpur
      • Lampung
      • Maluku
      • Megapolitan
      • NTB
      • NTT
      • Papua
      • Papua Tengah
      • Riau
      • Sulawesi Selatan
      • Sulawesi Tengah
      • Sulawesi Tenggara
      • Sulawesi Utara
      • Sumatera Barat
      • Sumatera Selatan
      • Sumatera Utara
      • Yogyakarta
  • Nasional
    • Perusahaan properti internasional Tekce luncurkan program mitra global penjualan properti lintas negara

      Perusahaan properti internasional Tekce luncurkan program mitra global penjualan properti lintas negara

      1 jam lalu

      Polisi ungkap penggelapan uang milik perusahaan sebesar Rp216 juta di Jakarta Barat

      Polisi ungkap penggelapan uang milik perusahaan sebesar Rp216 juta di Jakarta Barat

      1 jam lalu

      KPK sampaikan keprihatinan usai lakukan OTT di Banten, Bekasi, dan Kalsel

      KPK sampaikan keprihatinan usai lakukan OTT di Banten, Bekasi, dan Kalsel

      1 jam lalu

      Tito Karnavian: Himpun bantuan Rp48 miliar untuk pemulihan Sumatera

      Tito Karnavian: Himpun bantuan Rp48 miliar untuk pemulihan Sumatera

      1 jam lalu

      Mendagri klarifikasi isu remehkan bantuan dan dukungan Malaysia ke Aceh

      Mendagri klarifikasi isu remehkan bantuan dan dukungan Malaysia ke Aceh

      1 jam lalu

  • Kabar Daerah
      • Bogor Update
      • Depok Update
      • Sukabumi Update
      • Bekasi Update
      • Purwasuka Update
      Trem di Kota Bogor diuji coba 2026

      Trem di Kota Bogor diuji coba 2026

      8 jam lalu

      Pelayanan publik di Kabupaten Bekasi berjalan normal usai OTT KPK

      Pelayanan publik di Kabupaten Bekasi berjalan normal usai OTT KPK

      10 jam lalu

      Wali Kota Bogor dan Tim WTE Danantara bahas PSEL

      Wali Kota Bogor dan Tim WTE Danantara bahas PSEL

      14 jam lalu

      Tim Relawan Pemkot Bogor bantu korban bencana Sumatera

      Tim Relawan Pemkot Bogor bantu korban bencana Sumatera

      18 Desember 2025 16:20

      Pemkot bantu alat bagi penyandang disabilitas

      Pemkot bantu alat bagi penyandang disabilitas

      18 Desember 2025 16:26

      PUPR Kota Depok canangkan zona integritas

      PUPR Kota Depok canangkan zona integritas

      18 Desember 2025 12:55

      Begini saat UMKM gelar kopdar

      Begini saat UMKM gelar kopdar

      18 Desember 2025 10:43

      Kota Depok tertinggi dalam kepemilikan uang elektronik

      Kota Depok tertinggi dalam kepemilikan uang elektronik

      18 Desember 2025 08:27

      Dinkes Kota Sukabumi rakor kesehatan jiwa

      Dinkes Kota Sukabumi rakor kesehatan jiwa

      13 jam lalu

      Pemkot Sukabumi cek Harga jelang akhir tahun

      Pemkot Sukabumi cek Harga jelang akhir tahun

      18 Desember 2025 16:14

      Pemkab Sukabumi gelar rakorwasda

      Pemkab Sukabumi gelar rakorwasda

      18 Desember 2025 12:49

      PGRI Kota Sukabumi gelar konferensi kerja

      PGRI Kota Sukabumi gelar konferensi kerja

      18 Desember 2025 10:36

      Rumah dinas Kajari Kabupaten Bekasi turut disegel KPK

      Rumah dinas Kajari Kabupaten Bekasi turut disegel KPK

      45 menit lalu

      Pemkab Bekasi berjalan normal setelah OTT Bupati oleh KPK

      Pemkab Bekasi berjalan normal setelah OTT Bupati oleh KPK

      11 jam lalu

      KPK tangkap Bupati Bekasi

      KPK tangkap Bupati Bekasi

      11 jam lalu

      Wali Kota Bekasi serahkan Penghargaan Adiwiyata

      Wali Kota Bekasi serahkan Penghargaan Adiwiyata

      14 jam lalu

      Pemkab Karawang gelar Bazar UMKM mulai 20-31 Desember 2025

      Pemkab Karawang gelar Bazar UMKM mulai 20-31 Desember 2025

      47 menit lalu

      Bupati Subang: Kader posyandu ujung tombak pelayanan kesehatan

      Bupati Subang: Kader posyandu ujung tombak pelayanan kesehatan

      14 jam lalu

      Polres Karawang siapkan puluhan pos pengamanan selama musim libur Nataru

      Polres Karawang siapkan puluhan pos pengamanan selama musim libur Nataru

      18 Desember 2025 21:15

      Wakil Bupati Subang tekankan penguatan kerukunan dan toleransi

      Wakil Bupati Subang tekankan penguatan kerukunan dan toleransi

      18 Desember 2025 18:05

  • Kesehatan
    • Dinkes Aceh waspadai penyakit menular di titik pengungsian korban banjir

      Dinkes Aceh waspadai penyakit menular di titik pengungsian korban banjir

      12 menit lalu

      Nutrive Benecol padukan DJ, nongkrong, dan makan enak lewat kumpul PARPOL

      Nutrive Benecol padukan DJ, nongkrong, dan makan enak lewat kumpul PARPOL

      6 jam lalu

      Antisipasi wabah, Kemenkes terbitkan SE siaga Leptospirosis

      Antisipasi wabah, Kemenkes terbitkan SE siaga Leptospirosis

      6 jam lalu

      Terminal rambutan siagakan posko kesehatan

      Terminal rambutan siagakan posko kesehatan

      7 jam lalu

      Rumah sakit butuh tambahan 3 dokter spesialis jantung

      Rumah sakit butuh tambahan 3 dokter spesialis jantung

      8 jam lalu

  • Iptek
    • UBB bersama warga Tugang lindungi ikan arwana kelesak dari kepunahan

      UBB bersama warga Tugang lindungi ikan arwana kelesak dari kepunahan

      26 menit lalu

      UI raih anugerah KIP 2025 kategori Perguruan Tinggi Negeri.

      UI raih anugerah KIP 2025 kategori Perguruan Tinggi Negeri.

      3 jam lalu

      UI GreenMetric dorong kampus berkelanjutan target net zero emisi

      UI GreenMetric dorong kampus berkelanjutan target net zero emisi

      3 jam lalu

      UI dan IIUM jajaki kerja sama pendidikan spesialis konservasi gigi bidang endodontik

      UI dan IIUM jajaki kerja sama pendidikan spesialis konservasi gigi bidang endodontik

      4 jam lalu

      SBY dorong alumni IPB dalam pembangunan berkelanjutan

      SBY dorong alumni IPB dalam pembangunan berkelanjutan

      6 jam lalu

  • Artikel
    • Kebiasaan ngopi ternyata bisa perburuk anxiety

      Kebiasaan ngopi ternyata bisa perburuk anxiety

      7 menit lalu

      Dari kios pupuk hingga sawah, senyum petani Lampung berkat HET baru

      Dari kios pupuk hingga sawah, senyum petani Lampung berkat HET baru

      2 jam lalu

      Si bayi kecil "peserta" unik SEA Games

      Si bayi kecil "peserta" unik SEA Games

      7 jam lalu

      Sepenggal kisah kelam pembantaian bangsawan Melayu

      Sepenggal kisah kelam pembantaian bangsawan Melayu

      11 jam lalu

      Saat ombak mengetuk pintu dunia

      Saat ombak mengetuk pintu dunia

      15 jam lalu

  • Lingkungan Hidup
    • DKI Jakarta gandeng swasta hadirkan pusat daur ulang sampah plastik

      DKI Jakarta gandeng swasta hadirkan pusat daur ulang sampah plastik

      1 jam lalu

      Nelayan Kotim diminta waspadai gelombang tinggi

      Nelayan Kotim diminta waspadai gelombang tinggi

      1 jam lalu

      KLH keluarkan edaran tekan potensi sampah Natal-Tahun Baru

      KLH keluarkan edaran tekan potensi sampah Natal-Tahun Baru

      6 jam lalu

      Perempuan jadi garda terdepan pelestari alam

      Perempuan jadi garda terdepan pelestari alam

      11 jam lalu

      Dukungan kementan serta bapanas merupakan salah satu bantuan terbesar

      Dukungan kementan serta bapanas merupakan salah satu bantuan terbesar

      11 jam lalu

  • Wisata
    • Enzy Storia stres lakoni adegan stand up dalam film "Suka Duka Tawa"

      Enzy Storia stres lakoni adegan stand up dalam film "Suka Duka Tawa"

      36 menit lalu

      Cuplikan 'Sebelum Dijemput Nenek' resmi diluncurkan

      Cuplikan 'Sebelum Dijemput Nenek' resmi diluncurkan

      7 jam lalu

      Kemenpar targetkan peningkatan wisatawan Arab Saudi

      Kemenpar targetkan peningkatan wisatawan Arab Saudi

      7 jam lalu

      Buku arah penataan pariwisata resmi dipublikasikan Kemenpar

      Buku arah penataan pariwisata resmi dipublikasikan Kemenpar

      8 jam lalu

      BSI dan Cheria Holiday bangun ekosistem wisata halal

      BSI dan Cheria Holiday bangun ekosistem wisata halal

      11 jam lalu

  • Internasional
    • Indonesia komitmen dorong D-8 hasilkan kerja sama ekonomi konkret menuju ekonomi hijau

      Indonesia komitmen dorong D-8 hasilkan kerja sama ekonomi konkret menuju ekonomi hijau

      1 jam lalu

      AS minta Thailand hentikan eskalasi di perbatasan

      AS minta Thailand hentikan eskalasi di perbatasan

      4 jam lalu

      ICC kutuk sanksi baru AS terhadap dua hakimnya akibat tuntut Israel

      ICC kutuk sanksi baru AS terhadap dua hakimnya akibat tuntut Israel

      7 jam lalu

      Menlu China bicara dengan koleganya di Kamboja dan Thailand

      Menlu China bicara dengan koleganya di Kamboja dan Thailand

      11 jam lalu

      Venezuela teguh pertahankan kedaulatan dengan segala cara usai AS blokade kapal tanker

      Venezuela teguh pertahankan kedaulatan dengan segala cara usai AS blokade kapal tanker

      18 Desember 2025 21:30

  • Olahraga
    • Pengamat sepak bola nilai performa timnas Indonesia alami penurunan

      Pengamat sepak bola nilai performa timnas Indonesia alami penurunan

      1 jam lalu

      Tim sofbol putri Indonesia kalah dari Thailand pada perebutan perunggu SEA Games 2025

      Tim sofbol putri Indonesia kalah dari Thailand pada perebutan perunggu SEA Games 2025

      2 jam lalu

      Brayen Nathan Brata dulang emas dari cabang berkuda palang rintang SEA Games 2025

      Brayen Nathan Brata dulang emas dari cabang berkuda palang rintang SEA Games 2025

      2 jam lalu

      Indonesia juara umum Triatlon SEA Games

      Indonesia juara umum Triatlon SEA Games

      7 jam lalu

      Kabaddi putra-putri raih perak

      Kabaddi putra-putri raih perak

      7 jam lalu

  • Foto
    • Penyaluran Program Bantuan Pangan

      Penyaluran Program Bantuan Pangan

      Kamis, 18 Desember 2025 6:37

      SPPG dengan konsep bebas sampah di Bogor

      SPPG dengan konsep bebas sampah di Bogor

      Rabu, 17 Desember 2025 7:40

      Pameran Fotografi Elang Jawa dan Konservasi Spesies Penting Jawa di Kota Bogor

      Pameran Fotografi Elang Jawa dan Konservasi Spesies Penting Jawa di Kota Bogor

      Minggu, 14 Desember 2025 21:38

      Istighosah kubro untuk korban banjir bandang Sumatra di Bogor

      Istighosah kubro untuk korban banjir bandang Sumatra di Bogor

      Rabu, 3 Desember 2025 9:36

      Aksi bersihkan pusara di Taman Makam Pahlawan Bogor

      Aksi bersihkan pusara di Taman Makam Pahlawan Bogor

      Jumat, 7 November 2025 9:45

  • Video
    • SBY dorong alumni IPB dalam pembangunan berkelanjutan

      SBY dorong alumni IPB dalam pembangunan berkelanjutan

      Jumat, 19 Desember 2025 15:48

      HA IPB beri penghargaan kepada 100 alumni terkemuka

      HA IPB beri penghargaan kepada 100 alumni terkemuka

      Jumat, 19 Desember 2025 11:26

      KPK minta mahasiswa jadi pelopor budaya antikorupsi

      KPK minta mahasiswa jadi pelopor budaya antikorupsi

      Kamis, 11 Desember 2025 21:25

      Pengguna P11 naik, TransJakarta perkuat kerja sama dengan Pemkot Bogor

      Pengguna P11 naik, TransJakarta perkuat kerja sama dengan Pemkot Bogor

      Kamis, 11 Desember 2025 15:26

      Distribusi bantuan korban banjir Sumatera seadanya?, ini penjelasan TNI

      Distribusi bantuan korban banjir Sumatera seadanya?, ini penjelasan TNI

      Rabu, 3 Desember 2025 10:12

The Mystery of 1965 Tragedy, Can It Be Solved with Reconciliation?

Sabtu, 23 April 2016 12:08 WIB

The Mystery of 1965 Tragedy, Can It Be Solved with Reconciliation?

Massa dari Front Pancasila ketika melakukan aksi di depan Tugu Tani, Jakarta. Mereka menentang pelaksanaan kegiatan Simposium Nasional dengan tema "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan". (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/Dok).

We must defend our national ideology, Pancasila whatever any risks will be taken.
The 1965 tragedy started with the kidnapping and murder of several military generals. The PKI was blamed for the atrocity. The efforts by the military to eliminate PKI supporters rebelion caused some of PKI supporters throughout many parts of the country was killed. Survivors of the 1965 tragedy and some of civil society organization including a historical observer have claimed millions of people were imprisoned without being trial.

After botched-betrayal action from PKI supporters and to minimilize the PKI existance, the government of Indonesia had published Presidential Decree No. 28/1975, for example, prevents members or sympathizers of the Indonesian Communist Party (PKI) who worked as civil servants from receiving their pensions. Meanwhile, Presidential Decree No. 16/1990 prevents former PKI members from working as civil servants or joining the Indonesian Military.

Responding to solve the mystery of 1965 tragedy, the  government for the first time in history organized an official event to openly discuss the 1965 massacre, involving the survivors, the government, the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), academics, and human rights groups.
 
The symposium, spearheaded by Komnas HAM and the Presidential Advisory Board (Wantimpres), will discuss rehabilitation and compensation for the victims of the tragedy, which took place more than 50 years ago and remains a deeply sensitive topic in Indonesia.

The event will occur ahead of a May 2 deadline for settling serious past human rights violations, as declared by Political, Legal and Security Affairs Minister Luhut Pandjaitan last month.

The two-day event, entitled "Dissecting the 1965 tragedy", comprised discussions among stakeholders and aimed to provide recommendations for the government on the efforts to settle the past atrocities.
 
The organizers invited three sides to the symposium: members or relatives of the Indonesian Communist Party (PKI) who were the primary victims of the tragedy, ex-military personnel who were involved in operations against members of the PKI, and those who were accused of being PKI members and communist academics.

The two-day symposium on the 1965 tragedy ended on Monday (18/4), but historians could not reach any conclusions about this dark episode in Indonesian history, although the organizers tried to invite all related parties to participate in the discussion.  

Quoting from www.thejakartapost.com, the kidnapping and murder of six Army generals on Sept. 30, 1965, led to a purge of communists and alleged communist sympathizers by the military under the leadership of Soeharto. In the purge, countless thousands were murdered, tortured and arrested without trial.

It is estimated that between 500,000 to 1 million people were killed during the cleansing of people with any leftist connections, regardless of their age or level of connection (http://www.thejakartapost.com/news/2016/04/20/survivors-of-1965-desperately-seek-rehabilitation.html)
Meanwhile, former Army Special Forces (Kopassus) member Lt. Gen. (Ret) Sintong Pandjaitan was a regiment commander of the Army Para Commando Regiment (RPKAD), which led the anti-PKI campaign in areas across Indonesia.

At the symposium, Sintong denied that the number of victims killed after the G30S/PKI incident amounted to hundreds of thousands.
"It's a lie," the retired military general said as quoted by tempo.co. "Such a lie has tainted our honor as RPKAD members," he went on.
 
Sintong was referring to the results of an investigation by a fact-finding commission formed by President Soekarno in December 1965 and led by then-Home Minister Maj. Gen. Soemarno. The team concluded that the number of victims was 80,000. President Soekarno was not sure about the investigation results and confided that to a team member, Oei Tjoe Tat. "It is around five to six times higher [than the 80.000 figure]," said Oei, as quoted by Julius Pour in his book Gerakan 30 September.

Reconciliation ?

Nahdlatul Ulama (NU), the largest Islamic outfit in Indonesia, has called on the government to uncover the truth behind the violence and repression that wracked the nation in 1965-1966.

According to NU executive Imam Aziz, the government needs to continue to promote dialogue and shed light on the tragedy, which saw the deaths of around 500,000 people and unjust imprisonment of millions accused of  links to the Indonesian Communist Party (PKI).

"The most important thing is to reveal all the facts, and then determine how to continue," Imam told thejakartapost.com, adding that revealing the truth would put an end to the "glorification" of the perpetrators, who regarded themselves as victors and heroes.

NU itself is alleged to have been implicated in the 1965-1966 communist purge, frequently clashing with PKI sympathizers across Java around that period.
In 2000, then president Abdurrahman "Gus Dur" Wahid  publicly apologized to the victims on behalf of Pemuda Ansor, NU's youth wing, for helping the military commit its atrocities; the apology remains controversial today. The apologies were a good step forward for NU, he added.

According to Imam, NU has yet to decide on a firm position in regard to the latest government efforts to settle past human rights abuses and reconcile with the victims, but the ulemas are expected to decide one soon. "I hope NU will take a positive position, instead of further hampering [the reconciliation process]," Imam said.

Survivors of the 1965 tragedy have called for reconciliation through the revelation of the truth behind the mass killing of members and sympathizers of the Indonesian Communist Party (PKI) and their families. It is believed that at least half a million people were killed.

Speaking at a national symposium in Jakarta, victims of the 1965 anti-communist purge said reconciliation was needed, because, while some of the survivors had forgiven what had happened, others, especially those living outside Java, still experienced discrimination. "Many people think of reconciliation as: 'Please, forgive us for what has happened in the past'. But actually, the word 'reconciliation' should come from the victims," 1965 survivor Ilham Aidit, son of the late PKI leader DN Aidit.
 
The government of Indonesia stance is a clear. Indonesia's government doesn't to apologize to PKI because the botched of PKI efforts to change state ideology, Pancasila to be communism ideology. The scheme of reconciliation can be reached if the 1965 tragedy didn't solve with judicial process, but with non judicial process.

Crucially, the mystery of 1965 tragedy has still been blurred because many of vested interest group which come from Indonesia and abroad were politized these issue which could be had "hidden agenda" to raise communist ideology in Indonesia. We must remember that May is a month of communist anniversary in Indonesia and these group's have been made a new organization which handle and coordinating 1965 tragedy victims including PKI sympathizers. So, PKI sympathizers and PKI supporters have raised and their still have a mission to reveange. The called themselves as "Relatives in history or Keluarga Dalam Sejarah."

The past proxy war ?

Human Rights Watch (HRW) has said an apology over the atrocities of 1965 would be futile unless the whole truth was revealed. The International NGO said the government should be held accountable for its actions related to the killings of people who were considered associated with communism, including for what is hidden in secret files held by the US government.

The organization is pushing the President Joko "Jokowi" Widodo administration to ask the US government to release the documents related to the anti-communist purge to comply with a request made by Indonesia's National Human Rights Commission (Komnas HAM) in March.

HRW executive director Kenneth Roth, who is currently in Indonesia, is to speak with government officials, human rights organizations and other relevant stakeholders about the mass killings. "You can't apologize over a blank slate," Roth said.

The American human rights advocacy group, together with a local group called the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (KontraS), are urging the government to conduct an effective accountability process. Roth stressed the importance of beginning the process of reconciliation with a public hearing so as to reveal the extent of the impacts of the massacre, thereby providing the basis of a factual record that the government can then officially acknowledge.

Furthermore, he also urged the incumbent government to take a clear stance in its efforts to resolve the human rights violations, especially in regards to the impacts still felt by the victims and relatives of victims of the tragedy relating to the stigma and persecution for being affiliated, or being accused of being affiliated, with the now defunct PKI.

Roth commended the request made by Komnas HAM, which met with US State Department officials to formally ask for the release of files from the CIA, the Defense Intelligence Agency and other agencies.

The US would have such records, Roth continued, and should Jokowi put his weight behind the request, US President Barack Obama would likely be willing to open up its archives, he added. "We want to know the working level involvement between the US government and the killers in 1965," he said. Operational detail including cables, diplomatic messages and CIA messages would be useful as part of the effort to tell the history of the violation, Roth further said.

Meanwhile, US filmmaker Joshua Oppenheimer, who made two critically acclaimed documentaries on the 1965 genocide, The Look of Silence and The Act of Killing, also recently urged the US Senate to make available all documents relating to the US' role in the national tragedy.

Referring on Kenneth Roth's opinion, we are understanding that the 1965 tragedy is actually a part of proxy war which is done by United States in the name of prevent communist ideology spreading in the era of cold war. This was confirmed by the making of the film of The Look of Silence and The Act of Killing. Truthfully and actually, these film is a propaganda film. The ones doesn't describing a truth facts because does not rule out the possibility if these ones has produced as propaganda purpose. However, we must alert on the rise of the communist group in Indonesia, because now they are moving under the ground and on all fronts. We must defend our national ideology, Pancasila whatever any risks will be taken.

*) The writer is a historic observer at Galesong Institute and LSISI Jakarta.

Pewarta: By: Ananda Rasti *)

Editor : M. Tohamaksun


COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Whatsapp
  • facebook
  • twitter
  • email
  • pinterest
  • print

Berita Terkait

Apel Siaga Anti Komunis

Apel Siaga Anti Komunis

28 September 2016 15:15

Review: September 30 Movement, 1965 Why and How dit It

Review: September 30 Movement, 1965 Why and How dit It

28 September 2016 15:04

Pemutaran Hasil Sidang International People's Tribunal 1965, Upaya Pendukung Komunis Mencari Sensasi

Pemutaran Hasil Sidang International People's Tribunal 1965, Upaya Pendukung Komunis Mencari Sensasi

27 Juli 2016 14:38

Symposium on the Tragedy of 1965

Symposium on the Tragedy of 1965

17 Mei 2016 16:51

Wapres: Tidak Ada Data Pasti Korban 1965

Wapres: Tidak Ada Data Pasti Korban 1965

20 April 2016 23:43

The Possible Impact of Setya Novanto Tragedy to the Coming Political and Security Situation of the Country

The Possible Impact of Setya Novanto Tragedy to the Coming Political and Security Situation of the Country

26 Juli 2017 22:03

DermaPro SF luncurkan program revolusioner All You Can Slimming

DermaPro SF luncurkan program revolusioner All You Can Slimming

25 Oktober 2025 21:05

Omnibus Law Can Create Million of Jobs in Indonesia

Omnibus Law Can Create Million of Jobs in Indonesia

16 April 2020 15:17

Terpopuler

KPK segel ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara

KPK segel ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara

Kemendes: Penting pemanfaatan pekarangan untuk hasilkan pangan bergizi bagi keluarga

Kemendes: Penting pemanfaatan pekarangan untuk hasilkan pangan bergizi bagi keluarga

Polres Karawang perkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor jelang Operasi Lilin

Polres Karawang perkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor jelang Operasi Lilin

Kabupaten Bekasi menerima penghargaan dari Menkes RI

Kabupaten Bekasi menerima penghargaan dari Menkes RI

Ini rekomendasi destinasi wisata yang bisa dituju selama libur tahun baru

Ini rekomendasi destinasi wisata yang bisa dituju selama libur tahun baru

Top News

  • Kebiasaan ngopi ternyata bisa perburuk anxiety

    Kebiasaan ngopi ternyata bisa perburuk anxiety

    7 menit lalu

  • Dinkes Aceh waspadai penyakit menular di titik pengungsian korban banjir

    Dinkes Aceh waspadai penyakit menular di titik pengungsian korban banjir

    12 menit lalu

  • UBB bersama warga Tugang lindungi ikan arwana kelesak dari kepunahan

    UBB bersama warga Tugang lindungi ikan arwana kelesak dari kepunahan

    26 menit lalu

  • Enzy Storia stres lakoni adegan stand up dalam film "Suka Duka Tawa"

    Enzy Storia stres lakoni adegan stand up dalam film "Suka Duka Tawa"

    36 menit lalu

  • Rumah dinas Kajari Kabupaten Bekasi turut disegel KPK

    Rumah dinas Kajari Kabupaten Bekasi turut disegel KPK

    45 menit lalu

Antara News bogor
megapolitan.antaranews.com
Copyright © 2025
  • Top News
  • Terkini
  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • Kabar Daerah
  • Ekonomi
  • Iptek
  • Artikel
  • Lingkungan Hidup
  • Wisata
  • Internasional
  • Olahraga
  • Ketentuan Penggunaan
  • Tentang Kami
  • Pedoman
  • Kebijakan Privasi
  • BrandA
  • ANTARA Foto
  • Korporat
  • PPID
  • www.antaranews.com
  • Antara Foto
  • IMQ
  • Asianet
  • OANA
notification icon
Dapatkan Berita Terkini khusus untuk anda dengan mengaktifkan notifikasi Antaranews.com