Pemkot Bogor Prioritas Turunkan Angka Kemiskinan 2016

Bogor (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, memprioritaskan untuk menurunkan angka kemiskinan 2016 dengan fokus melakukan upaya penanggulangan lewat berbagai progam yang melibatkan seluruh dinas terkait dan stakeholder.

"Tahun 2016 ini anggaran yang disiapkan untuk pengentasan kemiskinan sebesar Rp240 miliar. Nilai ini naik dari tahun 2015 hanya sebesar Rp190 miliar. Dengan besaran anggaran ini diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan lebih meningkat lagi," kata Wakil Wali Kota Bogor, Usmar Hariman, dalam rapat evaluasi penanggulangan kemiskinan di Balai Kota, Rabu.

Ia mengatakan, angka kemiskinan berdasarkan RPJMD Kota Bogor sebesar 49.522 yang terbagi atas tiga kategori yakni 17.138 sangat miskin, 16.167 miskin, dan 16.176 rentan miskin.

"Dalam RPJMD indikator kemiskinan dipatok 8,3 persen pada tahun 2015. Di tahun 2016 ini kita targetkan dapat menurunkan 1,1 persen sehingga indikator kemiskinan menjadi 8,19 persen," kata Usmar.

Menurutnya, dengan meningkatnya anggaran di tahun ini, hendaknya eksekusi terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor dapat lebih besar lagi dari tahun sebelumnya. Melalui program rumah layak huni, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, KUBE (kredit usaha bersama), pelatihan dan pembinaan masyarakat.

"Dengan program-program yang dilaksanakan di 2016 ini seharusnya penurunan angka kemiskinan bisa lebih besar lagi dari 1,3 persen sampai 1,5 persen. Ini didukung dari program-program CSR, perbankan, dan jaringan kota sehat melalui program kota sehatnya," katanya.

Usmar mengatakan, perkembangan jumlah rumah tangga miskin sasaran di Kota Bogor dari tahun 2009 hingga 2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2014, jumlah rumah tangga miskin sebesar 16.424 RTS atau setara dengan 85.220 jiwa.

Di Tahun 2015, lanjut dia, setelah diprogramkan lewat intervensi anggaran sebesar Rp190 miliar, angka rumah tangga miskin sasaran, sebesar 9.963 RTS atau setara dengan 49.815 jiwa.

"Tahun 2016 ini akan kita intervensi dengan anggaran yang melonjak tinggi, sehingga jumlahnya dapat ditekan," katanya.

Usmar menambahkan, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kemiskinan seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di Kota Bogor dapat dipercepat penyelesaiannya, sehingga tidak ada lagi jalan setapak dan rumah tidak layak huni di Bogor.

"Kita juga mendorong program-program di masing-masing dinas terkait seperti kesehatan, pendidikan dan BPMKB dapat berjalan," katanya.

Kepala Bappeda Kota Bogor, Suharto menyebutkan, untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan di 2016, dilakukan evaluasi program penanggulangan yang sudah dilaksanakan di 2015.

"Apa saja yang belum tercapai kita evaluasi, dan dilakukan penguatan di 2016, sehingga target untuk menurunkan angka kemiskinan dapat terwujud. Ini perlu melibatkan semua dinas terkait, bergerak bersama-sama," katanya.