DPMPTSP Depok rancang program untuk tingkatkan investasi

Balaikota Depok (ANTARA/Foto: Feru Lantara).

Sejumlah program kerja di tahun 2023 sudah disiapkan. Terdapat enam program dengan 10 kegiatan dengan total anggaran kurang lebih Rp21.279.882.492.

Depok (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok Jawa Barat merancang sejumlah program dan berbagai kegiatan untuk meningkatkan nilai investasi di kota tersebut.

"Sejumlah program kerja di tahun 2023 sudah disiapkan. Terdapat enam program dengan 10 kegiatan dengan total anggaran kurang lebih Rp21.279.882.492," kata kata Kepala DPMPTSP Kota Depok, Mangnguluang Mansur dalam keterangannya, Jumat.

Ia mengatakan setelah selesai menggelar Forum Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP, maka sejumlah program telah dirancang untuk meningkatkan pelayanan serta iklim investasi di Kota Depok.

Baca juga: DPMPTSP Kota Depok optimistis capai target retribusi IMB
Baca juga: Depok terapkan pelayanan satu jam penerbitan izin usaha di masa pandemi

"Program dirancang untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin profesional dan transparan. Untuk itu, program-program prioritas sudah dirancang oleh DPMPTSP," katanya.

Ia mencontohkan program pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal , pelayanannya, pengendalian dan pengelolaan data dan sistem. Yaitu dengan mendigitalisasi arsip yang terintegrasi dengan semua bidang perizinan dan pengawasan.

Ia mengakui realisasi investasi tahun 2021 sedikit di bawah target Investasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu sebesar 5,08 persen. Dari target Rp6.800.000.000.000 tercapai Rp6.453.904.387.685.

Baca juga: Pelayanan perizinan tatap muka di Depok akan dibuka mulai 8 Juni 2020

Kendati begitu, ujar dia, kendala tersebut dikarenakan beberapa perusahaan banyak yang mengurangi kapasitas produksi dan tenaga kerja. Bahkan, sebagian sudah menutup perusahaanya karena dampak pandemi Covid-19.

Lebih lanjut, ucapnya, faktor eksternal juga menjadi salah satu kendala. berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dinyatakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) harus diinput via Online Single Submission (OSS).