Dikritik Ketua DPRD, Wabup Bogor inspeksi alat berat milik DPUPR

Wakil Bupat, Iwan Setiawan saat memeriksa kelayakan alat berat di Kantor UPT Wilayah II Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (31/1/2022). (ANTARA/HO-Humas Pemkab Bogor).

Saya mengecek saja kelayakan kendaraan berat di UPT Ciawi, supaya bisa bergerak cepat untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan melakukan inspeksi kelayakan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) usai mendapat kritik dari Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto.

"Saya mengecek saja kelayakan kendaraan berat di UPT Ciawi, supaya bisa bergerak cepat untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak," kata Iwan usai mengunjungi Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Wilayah II Ciawi, Bogor, Senin.

Iwan menyebutkan, meski Jalan Raya Puncak kewenangannya ada pada pemerintah pusat, namun UPT PUPR Ciawi juga memiliki kewenangan untuk menata jalan-jalan alternatif di kawasan bagian selatan Kabupaten Bogor itu.

Baca juga: Pemkot Depok targetkan terbentuk 925 bank sampah di tahun 2022
Baca juga: Wakil Wali Kota Depok beri kesempatan pelajar SMA/SMK jadi ajudan satu minggu

"Iya kan banyak jalan-jalan yang masuk ke kawasan-kawasan wisata atau dipakai masyarakat sehari-hari yang kewenangannya dimiliki Kabupaten Bogor, jadi itu harus dirawat juga," kata Iwan.

Kepala UPT PUPR Wilayah II Ciawi Rizki Akbar mengungkapkan kedatangan Wakil Bupati Bogor tidak lain untuk memotivasi mengenai program dan kegiatan.

UPT PUPR Wilayah II Ciawi ditugaskan untuk membuat rencana menyambungkan jalan desa yang terkoneksi dengan ruas jalan kabupaten.

"Yang menyambung dari jalan desa ke jalan kabupaten itu harus ditingkatkan kualitas jalannya. Ya tadi Pak Wabup memberi motivasi saja. Karena tetap prioritas utama kita pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan," jelas Rizki.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, mengkritik kinerja Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Ia menyebut kinerja Dinas PUPR tidak matang dalam perencanaan dan pelaksanaan. Sehingga membuat program kepala daerah yang secara konsep sudah baik, namun diterjemahkan dengan asal-asalan.

"Jangan asal-asalan, jangan asal Ibu (Bupati) senang, tapi meninggalkan banyak masalah. Buat perencanaan yang matang dan berkoordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan sarana utilitas publik," kata Rudy.