Sosiolog: Jokowi harus berani tidak naikkan BBM

Jakarta, (Antaranews Bogor) - Sosiolog dari Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina menyatakan Presiden Joko Widodo harus berani dan yakin untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

"Lebih baik mencari terobosan-terobosan kebijakan yang bisa menaikkan taraf hidup masyarakat kelas bawah Indonesia tanpa harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)," katanya di Jakarta, Senin.

Memberikan ulasan mengenai rencana pemerintah menaikkan harga BBM, ia mengakui Presiden Jokowi pada masa ini sedang mengalami ujian kepemimpinan nasionalnya.

Jika Presiden Jokowi ingin menjaga kepercayaan dan harapan rakyat Indonesia, tegas dia, ia harus berani dan yakin untuk tidak menaikkan harga BBM dan mencari terobosan-terobosan kebijakan daripada harus menaikkan harga BBM.

"Saya kira kebijakan untuk menaikkan harga BBM ini, jika kita meminjam pendekatan para sosiolog yang mendalami aspek kesehatan, analoginya sama seperti pemberantasan narkoba," katanya.

Para pengonsumsinya yang selalu diburu, katanya, akan tetapi bukan para produsennya, yang merupakan sumber masalahnya. Pendekatan ini ia nilai juga berlaku untuk kasus kebijakan kenaikan BBM.

Artinya, kata dia, bukan selalu harga yang harus dinaikkan dan masyarakat kelas bawah yang selalu menjadi korban, akan tetapi bagaimana pemerintah menata ulang kebijakan energi yang sangat sarat tendensinya dengan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Selain itu juga perlu membangun dan mengembangkan energi alternatif, angin, laut dan sebagainya.

"Saya kira akar masalahnya adalah pada kebijakan, bukan semata-mata pada ketersediaan sumber energi kita. Dan saya kira ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintahan baru Jokowi-JK untuk membuktikan keberpihakan mereka terhadap rakyat atau tidak," kata anggota Kelompok Studi Perdesaan Universitas Indonesia (UI) itu.

Menurut Nia Elvina pemerintah harus memikirkan ulang kebijakan menaikkan BBM itu.

"Karena dampaknya bagi masyarakat khususnya kelas bawah akan semakin memperburuk kondisi kehidupan mereka," katanya.

Atau dengan kata lain, kata dia, akan semakin membuat mereka terjebak dalam perangkap kemiskinan.

Ia mengajak untuk melihat realitas yang berkembang akhir-akhir ini, di mana angka inflasi semakin meningkat, di luar dugaan atau estimasi para ekonom.

"Saya kira pemerintah harus memahami psikologi masyarakat," kata Sekretaris Program Sosiologi Unas itu.

Ia mengatakan pemerintahan baru diyakini oleh masyarakat akan membuat harapan mereka akan kehidupan yang lebih baik.

"Namun, jika pemerintah menaikkan harga BBM maka membuat harapan masyarakat akan menjadi menurun dan kemudian pemerintah akan semakin sulit mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia yang sebagian besar notabenenya kelas menengah ke bawah," katanya.

Pada saat sama, katanya, memori kolektif masyarakat akan mengenang bahwa partai pengusung Jokowi-JK melakukan tindakan dramaturgi atau manipulasi ketika melakukan aksi menentang kenaikkan harga BBM pada pemerintahan sebelumnya.