Bekasi, (Antaranews Bogor) - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi minta pemerintah mengkaji ulang rencana menaikkan harga bahan bakar minyak agar pengaruhnya tidak membebani masyarakat tapi juga tidak membuat anggaran belanja negara membengkak.
"Keputusan menaikkan harga BBM akan berdampak luas. Tidak hanya sektor transportasi, tapi juga semua lini kehidupan masyarakat," kata Rahmat di Bekasi, Rabu.
Ia memahami, pemerintah harus mengendalikan APBN supaya tidak membengkak karena menggelontorkan subsidi BBM. Akan tetapi, menaikkan harga BBM pun tidak bisa dilakukan begitu saja.
"Masyarakat harus mendapat sosialisasi dengan baik perihal urgensi menaikkan harga BBM. Selain itu, besar kenaikannya pun harus dihitung dengan benar, sewajarnya, sehingga tak membebani masyarakat," katanya.
Selain masyarakat, menurut Rahmat, roda pemerintahan pun sedikit banyak bisa turut terpengaruh oleh kenaikan harga BBM. Ia mencontohkan anggaran belanja yang sebelumnya dialokasikan untuk sepuluh proyek, otomatis harus dikurangi jika harga BBM naik.
"Sebab saat dirancang, masih berdasarkan besaran harga yang berlaku kala itu. Sementara saat harga BBM sudah naik, tentu tidak akan mencukupi jika jumlah proyek yang dijalankan harus tetap sesuai dengan rencana awal," katanya.
Kemudian untuk mengimbangi kenaikan harga BBM supaya berbagai proyek bisa terlaksana, maka pemerintah harus menggenjot pemasukan dari retribusi dan pajak yang pada akhirnya dibebankan pula pada masyarakat.
"Ujung-ujungnya masyarakat yang makin terbebani. Maka dari itu, baiknya pemerintah memikirkan matang-matang konsekuensi yang akan muncul bila tetap berpegangan pada solusi menaikkan harga BBM seraya menyiapkan solusi guna meredam gejolak yang mungkin timbul di masyarakat.
Wali Kota Bekasi minta kenaikan BBM dikaji
Kamis, 28 Agustus 2014 9:45 WIB