Bekasi (Antaranews Bogor) - Komisi D DPRD Provinsi Jawa Barat mengusulkan upaya penanggulangan banjir di sejumlah daerah setempat melalui penataan kembali garis sempadan sungai.
"Kita harus memfungsikan kembali garis sempadan sungai melalui penertiban bangunan liar dan sebagainya," kata Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara, di Bekasi, Minggu.
Menurut dia, permukiman warga yang berlokasi di bantaran sungai bisa berpotensi menyebabkan banjir, sebab kehadirannya turut mengurangi lahan terbuka hijau yang berfungsi sebagai resapan air.
"Kalau banyak bangunan di pinggir sungai dan airnya naik, otomatis rumah-rumah di sempadan tersebut bisa menyebabkan longsor. Dan air itu bisa langsung limpas," katanya.
Iswara mengimbau agar pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat merelokasi permukiman warga yang berada pada zona garis sempadan sungai.
"Kami juga berencana menganggarkan pembangunan rumah susun yang dikhususkan bagi penduduk yang menempati zona itu. Sehingga daerah sempadan sungai dapat difungsikan kembali," katanya.
Iswara menambahkan, daerah Jawa Barat masih berstatus waspada banjir mengingat kondisi cuarah hujan yang tinggi.
"Kondisi hujan diprediksi terus berlangsung sampai akhir Februari mendatang. Lokasi banjir titik terparah ada di lima daerah. Kota dan Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah terparah," katanya.
DPRD Jabar: kembalikan fungsi garis sempadan sungai
Minggu, 2 Februari 2014 20:56 WIB
Ilustrasi (Antara/Wahyu Putro)
