Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memilih bungkam ke wartawan soal kemungkinan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
"Nggak ada, bahas situasi terakhir," kata Yasonna di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Jumat.
Baca juga: Johan Budi sebut Presiden Jokowi ingin KPK diperkuat
Yasonna menemui Presiden Joko Widodo sekitar setengah jam bersama dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.
"Nggak, nggak, nggak tahu, saya terlambat tadi, tanya Pak Presiden saja," tambah Yasonna singkat saat ditanya soal Perppu.
Sedangkan Moeldoko juga bungkam saat ditanya soal kemungkinan penerbitan Perppu UU KPK.
"No comment, no comment," kata Moeldoko.
Sedangkan Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa ia sudah mengumpulkan puluhan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) pada Kamis (27/9).
"Kemarin saya sudah kumpulkan beberapa puluh BEM tadi malam untuk negosiasi, kalau baik tuntutannya silakan saja. Kenapa? negara-negara kamu kok. Kalau negara urusannya kan kamu jadi pemimpinnya yang rusak," kata Ryamizard.
Namun Ryamizard tidak menjawab BEM mana saja yang ia temui.
"Banyak ada 70, UI tidak ada karena dia enggak mau gabung," tambah Ryamzirad.
Pada Kamis (26/9), Presiden Jokowi mengatakan mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu UU KPK.
Baca juga: Presiden Jokowi diminta segera lantik komisioner KPK 2019---2023
"Tadi banyak masukan dari banyak tokoh mengenai pentingnya diterbitkan Perppu tapi masih akan kita kalkulasi, kita hitung, kita pertimbangkan terutama dari sisi politiknya," kata Presiden Jokowi.
Presiden menyampaikan hal itu seusai bertemu sejumlah tokoh-tokoh nasional di lokasi yang sama untuk membicarakan persoalan terkini bangsa seperti kebakaran hutan, RUU KUHP, UU KPK dan demonstrasi mahasiswa.
Tapi Presiden belum dapat memastikan kapan ia akan menerbitkan Perppu UU KPK tersebut.
"Tadi sudah saya sampaikan ke beliau-beliau secepat-cepatnya dalam waktu sesingkat-singkatnya," ungkap Presiden Jokowi.
Baca juga: Pengamat: Desakan Perppu KPK bisa mengembalikan citra pemerintah
Yassona memilih bungkam terkait opsi penerbitan Perppu UU KPK
Jumat, 27 September 2019 11:35 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Rapat kerja membahas pengambilan keputusan tingkat satu mengenai RUU Pemasyarakatan yang direvisi dari UU Nomor 12 Tahun 1995. (Megapolitan.Antaranews.Com/Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras).
"No comment, no comment," kata Moeldoko.
