Garbi Bekasi siap menjadi mitra kritis pemerintah daerah

Cikarang, Bekasi (ANTARA) - Organisasi Masyarakat Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengaku siap menjadi mitra kritis pemerintah daerah dalam menyikapi berbagai persoalan daerah.

Ketua Garbi Kabupaten Bekasi, Nur Cholis di Cikarang, Selasa mengatakan, sejak dideklarasikan pada 13 Maret 2019 lalu, Ormasnya berkomitmen untuk turut membantu pemerintah daerah menghadapi tantangan ke depan berikut persoalan yang tengah dihadapi.

"Dalam waktu dekat bakal membentuk ranting-ranting di setiap kecamatan dan menguatkan basis mahasiswa di setiap kampus-kampus di Bekasi," katanya.

Menyoroti persoalan yang ada di Kabupaten Bekasi, Garbi menilai pemerintah daerah saat ini belum menjalankan pemerintahan secara optimal dengan beberapa indikasi seperti banyaknya pengangguran, tingkat kemiskinan yang masih tinggi, dan persoalan lainnya.

"Ada anomali yang terjadi di Kabupaten Bekasi, kesejahteraan masih tergolong lemah, banyak pengangguran, di sisi lain industri-industri terus berkembang pesat di sini. Hal ini menurut saya disebabkan pemerintah daerah yang belum mampu menyiapkan konsep masa peralihan dari pertanian ke industri. Contohnya kurang pelatihan-pelatihan keterampilan dari masyarakat sekitar, sehingga kalah bersaing dengan para pendatang," ungkapnya.

Belum lagi persoalan pembangunan di Kabupaten Bekasi, bila pemerintah daerah memiliki Political Will yang baik, seharusnya dengan industri yang begitu banyak di Kabupaten Bekasi, Pemkab tinggal memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR) yang harus dikeluarkan perusahaan.

"CSR dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana masyarakat, tanpa perlu mengeluarkan APBD," katanya lagi.

Sementara dalam konteks politik dalam menentukan Wakil Bupati Bekasi, Cholis berpendapat bahwa siapapun nanti yang menjadi wakil bupati, hal yang paling penting yakni yang bersangkutan sadar betul bahwa dirinya wakil bupati, bukan menjadikan ini sebagai batu loncatan untuk maju menjadi bupati.

"Sebab ketika ini terjadi, pemda akan disibukan dengan pertarungan-pertarungan di internal, sementara pelayanan publik akan terhambat dan masyarakat menjadi korban," ujarnya.

Kemudian, wakil bupati juga harus paham akan geopolitik yang ada di Kabupaten Bekasi sebab wakil bupati diibaratkan sebagai navigator penunjuk arah kebijakan yang akan diambil oleh bupati.

"Jangan sampai bupatinya lengah, navigatornya tidak paham, dan kita tidak berharap kesasar ke Meikarta kedua kalinya. Dan efek dari situ, jelas pelayanan publik terganggu, contohnya sekarang beberapa kursi kepala dinas masih kosong, dalam waktu dekat ini Garbi akan menyampaikan kajian-kajian ini ke Pemkab Bekasi," tandasnya.