Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berhasil menghimpun bantuan dari berbagai pemerintah daerah sebesar kurang lebih Rp48 miliar untuk penanganan bencana di sejumlah wilayah di Sumatera.
Bantuan tersebut dikumpulkan sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk memberikan dukungan kepada wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, baik dalam bentuk dukungan anggaran maupun bantuan logistik dan kemanusiaan.
“Jadi, totalnya kurang lebih Rp48 miliar,” kata Mendagri di Jakarta, Jumat.
Sejumlah pemerintah daerah telah merespons Surat Edaran tersebut dengan menyalurkan dukungan anggaran untuk membantu penanganan bencana di wilayah terdampak.
“Pemerintah bergerak cepat dengan mengoordinasikan dukungan antardaerah. Ada yang berupa dukungan anggaran, ada juga berupa barang,” ujarnya .
Dukungan tersebut berasal dari Kalimantan Timur sebesar Rp7 miliar, Jawa Barat sebesar Rp7 miliar, Sulawesi Utara sebesar Rp1,5 miliar, Kalimantan Utara sebesar Rp1 miliar, Sulawesi Selatan sebesar Rp4 miliar, Jawa Tengah sebesar Rp1,3 miliar, serta Jawa Timur sebesar Rp5 miliar.
Selain itu, dukungan juga diberikan oleh Nusa Tenggara Timur sebesar Rp1,5 miliar. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyalurkan bantuan berupa barang senilai Rp2,6 miliar, sementara Pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan sebesar Rp3 miliar.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan bantuan sebesar Rp3 miliar yang langsung dikirimkan ke Kota Lhokseumawe. Dukungan juga diberikan oleh daerah lain, seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, dan Bengkulu.
Mendagri menambahkan, dukungan tersebut diperkuat dengan partisipasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Bursah Zarnubi. Apkasi turun langsung ke lokasi terdampak bencana dengan membawa bantuan sekitar Rp5 miliar.
Langkah koordinasi yang dilakukan Mendagri tersebut mendapat respons positif dari berbagai pihak. Pengamat kebijakan publik dari Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai kebijakan dan koordinasi yang dilakukan Mendagri telah memperkuat kohesivitas atau ikatan antarpemerintah daerah dalam penanganan bencana.
“Sebagai pembina pemerintah daerah, Mendagri memiliki peran strategis dalam menggerakkan seluruh pemda agar bergerak bersama membantu daerah terdampak bencana. Upaya ini menunjukkan kepemimpinan pemerintah pusat dalam memastikan solidaritas nasional terwujud di lapangan,” ujar Iwan saat dihubungi, Jumat.
Menurut Iwan, penderitaan yang dialami korban bencana hidrometeorologi di Sumatera menjadi alasan utama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerukan pemerintah daerah lain untuk membantu tiga wilayah terdampak di Sumatera.
Sebagai pembina pemerintah daerah, Mendagri memiliki kewenangan strategis untuk mengoordinasikan seluruh pemda agar bergerak bersama dalam mempercepat proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana.
“Untuk mengorkestrasi agar kepala daerah di seluruh Indonesia dapat bergerak cepat dan memberikan bantuan kepada wilayah yang terdampak bencana banjir bandang di Aceh dan Sumatera, diperlukan keseriusan dan perhatian khusus dari Mendagri Tito Karnavian,” ujar Iwan.
Selain menghimpun bantuan antardaerah, Mendagri juga melaporkan pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) atas arahan Presiden Prabowo untuk mendukung penanganan bencana di daerah terdampak.
Mendagri menjelaskan, anggaran BTT tersebut disalurkan kepada 52 kabupaten/kota dan provinsi dengan total nilai sebesar Rp268 miliar. Dana tersebut telah diterima oleh tiga provinsi terdampak, masing-masing sebesar Rp20 miliar, serta oleh 52 kabupaten/kota dengan alokasi sebesar Rp4 miliar per daerah.
Anggaran tersebut telah digunakan sesuai dengan arahan yang telah disampaikan pemerintah, termasuk untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak bencana secara langsung.
Selain dukungan anggaran dan logistik, Mendagri juga menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah membentuk tim dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diterjunkan ke tiga provinsi terdampak bencana sejak 10 Desember 2025.
“Kami dari Kemendagri membentuk tim dari Dukcapil untuk mempercepat layanan pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), akta kelahiran, dan dokumen lainnya yang hilang akibat bencana. Pungutan biaya sudah diturunkan,” kata Mendagri.
Mendagri menekankan bahwa pemerintah terus memastikan koordinasi berjalan efektif agar penanganan darurat, rehabilitasi, dan pemulihan masyarakat terdampak bencana dapat dilakukan secara cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Kemendagri berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan asosiasi pemerintah daerah yang telah terbangun dapat terus diperkuat sebagai bagian dari sistem nasional penanggulangan bencana.
Baca juga: Mendagri klarifikasi isu remehkan bantuan dan dukungan Malaysia ke Aceh
Baca juga: Mendagri pelajari permintaan bantuan Pemprov Aceh ke UNDP, UNICEF
