Sumedang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat, menargetkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau 100 persen sasaran di seluruh wilayah kabupaten itu pada Februari 2026.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dalam keterangan yang diterima di Bandung, Rabu, menyebut pihaknya telah mengusulkan penambahan dapur sebagai upaya memenuhi target cakupan seratus persen tersebut.
“Pemkab Sumedang telah mengusulkan penambahan dapur MBG dan menargetkan pemenuhan cakupan seratus persen pada Februari 2026. Ketika Program MBG ini tuntas, dampaknya sangat besar,” ujarnya saat Rakor Penyelenggaraan MBG Provinsi Jawa Barat, di Sumedang, Rabu.
Baca juga: Wujudkan pemerataan, BGN percepat pembangunan 8.200 SPPG di wilayah 3TIa menjelaskan saat ini terdapat sekitar 220 ribu penerima manfaat atau setara 61 persen dari total 365 ribu sasaran di wilayah Sumedang serta ada 114 dapur MBG.
Dari jumlah tersebut, lanjutnya, sebanyak 86 dapur telah tersertifikasi dan 47 dapur diantaranya telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sehingga diperlukan percepatan proses sertifikasi SLHS untuk dapur lainnya.
“Percepatan SLHS menjadi prioritas agar makanan yang disajikan benar-benar aman, sehat, dan sesuai standar gizi,” katanya.
Baca juga: Langkah Wabup Mabar perkuat Program MBG lewat Kopdes Merah Putih
Baca juga: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) minta setiap SPPG beri pendidikan gizi ke sekolah
Selain itu Bupati Dony juga menegaskan Pemkab Sumedang saat ini sedang mendorong pemenuhan bahan pangan MBG yang bersumber dari pertanian dan peternakan lokal.
“Kami ingin rantai pasoknya jelas dan terukur. Karena itu kami mendorong pembentukan Satgas MBG Daerah untuk menyusun roadmap pasokan, dari kebutuhan dapur hingga ketersediaan bahan pangan lokal,” jelasnya.
Ia menilai pendekatan tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat agar Program MBG menjadi penggerak ekonomi rakyat dan bukan hanya program konsumsi.
Pihaknya akan menjaga akuntabilitas dengan mengembangkan dasbor MBG yang dapat diakses publik, sehingga setiap dapur dapat melaporkan menu harian, nilai gizi, hingga dokumentasi makanan yang disajikan.
