Kota Depok (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, Jawa Barat, menyambut positif langkah Pemerintah Kota Depok dalam melakukan penyeimbangan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026.
Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yuni Indriany di Kota Depok, Rabu, menilai kebijakan tersebut telah disusun secara terukur dan tetap memberi ruang bagi keberlanjutan program pembangunan.
Dalam RAPBD 2026, Kota Depok tercatat mengalami defisit sebesar Rp232,025 miliar dengan proyeksi pendapatan daerah mencapai Rp4,165 triliun.
Defisit tersebut akan ditutup melalui skema pembiayaan daerah sehingga struktur APBD tetap seimbang sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pedoman dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.
Menurut Yuni, penggunaan pembiayaan daerah untuk menutup defisit merupakan langkah yang relevan dengan kebutuhan fiskal saat ini.
Ia mengapresiasi keberanian eksekutif dalam mengambil keputusan strategis berbasis data.
"Kepemimpinan fiskal eksekutif terlihat dari keputusan yang berorientasi ke depan dan disusun dengan dukungan data yang kuat. Kebijakan fiskal 2026 juga menunjukkan arah pembangunan yang progresif," katanya.
Yuni menambahkan, penyeimbangan anggaran ini penting untuk menjaga kesinambungan program prioritas, layanan dasar, serta agenda pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Ia berharap proses pembahasan dan pelaksanaan APBD 2026 berjalan sinergis antara legislatif dan eksekutif.
"Kolaborasi harus terus dijaga agar APBD 2026 dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan warga," katanya.
Baca juga: DPRD Kota Bogor mulai bahas RAPBD 2026
Baca juga: Bupati Bogor minta OPD dan DPRD selaraskan visi pembangunan pada RAPBD 2026
Baca juga: APBD Jabar terus turun
