Jakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Gunawan Benjamin memandang pengembangan industri etanol di Tanah Air bukan hanya menguntungkan perusahaan besar, melainkan memperluas kesempatan kerja di tengah masyarakat.
“Ada loh masyarakat yang kembali bergairah untuk menanam tanaman-tanaman yang menghasilkan, atau yang bisa dijadikan etanol,” ujar Gunawan dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (11/11).
Oleh sebab itu, dia berharap pemerintah dapat melibatkan petani maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengembangan industri etanol agar memperluas basis ekonomi lokal.
Baca juga: Seberapa siap kita mewujudkan bahan bakar etanol?
Baca juga: Gaikindo dukung rencana pemerintah terapkan BBM jenis E10
Di sisi lain, dia juga berharap pengembangan industri etanol dapat menciptakan stabilitas harga komoditas pertanian, terutama tebu, singkong, hingga jagung yang selama ini dipandang tidak bernilai ekonomis tinggi.
Sementara itu, dia mengingatkan pemerintah untuk konsisten menjaga momentum transisi energi, terlebih peningkatan penggunaan etanol berpeluang besar menekan impor energi yang selama ini dianggap membebani fiskal.
“Jika etanol ditambah porsinya, maka kebutuhan impor energi kita itu akan berkurang. Ada alokasi anggaran yang bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif lainnya,” katanya.
Senada dengan Gunawan, pakar kebijakan publik Universitas Sumatera Utara (USU) Fredick Broven Ekayanta mengingatkan pemerintah untuk dapat memberikan subsidi kepada masyarakat yang ingin memproduksi etanol, sehingga diharapkan berdampak terhadap potensi lonjakan ekonomi di akar rumput.
Baca juga: Pencampuran etanol bisa kurangi kandungan sulfur BBM
“Kondisi geografis kita itu sangat mendukung untuk produksi etanol kan, apalagi masyarakat kita banyak petani di sektor pertanian dan perkebunan. Kalau pemerintah kasih subsidi secara masif bagi mereka, bisa kan, karena sumber dayanya ada di kita," ujar Fredick.
Walaupun demikian, dia mengingatkan agar pemerintah menghindari dominasi kelompok bisnis besar dalam pengembangan industri etanol.
Pemerintah, kata dia, harus menjalankan kebijakan yang pro rakyat dan menghindari dominasi korporasi besar.
"Jangan kemudian pemainnya itu pengusaha besar lagi, apalagi kalau dikerjakan dengan logika bisnis yang menurut saya business as usual (aktivitas bisnis tanpa perubahan, red.)," katanya.
