Jakarta (ANTARA) - Jika pada abad ke-20 dominasi ekonomi dan politik global berpusat di Barat, khususnya Amerika Serikat dan Eropa, maka kini Asia dan kawasan Timur semakin memiliki peran penting dalam menentukan arah tatanan dunia.
Pertumbuhan pesat Asia --dengan China, India, dan Asia Tenggara sebagai penggerak utama-- menghadirkan daya tawar baru dalam politik dan ekonomi internasional. Populasi yang sangat besar dengan daya konsumsi tinggi, industrialisasi yang berkembang cepat, dan penguasaan teknologi baru telah menciptakan kekuatan yang sulit diabaikan.
Kekuatan ekonomi yang berkembang pesat itu pun akhirnya dapat menciptakan daya tawar politik, yang memungkinkan negara-negara Asia memainkan peran lebih berimbang dalam dinamika global.
Di tengah perubahan tersebut, BRICS muncul sebagai simbol multipolaritas. BRICS, yang awalnya berjumlah lima negara --Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan-- secara kolektif memiliki kontribusi lebih dari 30 persen PDB global dan 40 persen populasi dunia, menawarkan alternatif terhadap dominasi Barat yang membuat banyak negara tertarik untuk bergabung, termasuk Indonesia.
Indonesia yang merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, telah resmi bergabung dengan BRICS pada awal 2025 dan berpotensi menjadi jembatan antara BRICS, ASEAN, dan Barat. Keterlibatan Indonesia juga sejalan dengan politik luar negeri bebas-aktif yang mendorong keseimbangan global.
Kekuatan ekonomi Timur dengan BRICS sebagai penggeraknya, menandai pergerakan menuju dunia multipolar. Bagi Indonesia, berperan aktif dalam proses tersebut sangat penting untuk menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Peran strategis BRICS dalam stabilitas global
BRICS memiliki peran strategis dalam stabilitas global yaitu sebagai pengimbang dominasi Barat dengan memberi ruang lebih besar untuk diplomasi alternatif yang lebih representatif bagi negara-negara berkembang, terutama penguatan solidaritas Global South.
Selain itu, BRICS juga memperkuat stabilitas keuangan global dengan membentuk New Development Bank (NDB) yang memberikan mekanisme pembiayaan pembangunan yang lebih inklusif dan menyediakan mekanisme pembayaran alternatif dalam transaksi perdagangan global, serta mendorong multipolaritas yang memungkinkan distribusi pengaruh global lebih merata dan inklusif.
Karena itulah, Indonesia memandang BRICS sebagai pilar yang sangat kuat bagi stabilitas global sekaligus sebuah harapan dalam situasi geopolitik internasional saat ini.
BRICS sendiri mencakup sekitar 40 persen populasi dunia; lebih dari 3,2 miliar jiwa, yang menjadi modal besar dalam menciptakan pasar domestik yang luas, terutama di India, China, dan Brasil yang menjadikan BRICS sebagai pusat konsumsi dan produksi yang menentukan arah perdagangan global.
Secara ekonomi, BRICS telah menyumbang lebih dari 32 persen PDB global (Purchasing Power Parity/PPP) yang melampaui negara kelompok G7 yang berada di sekitar 30 persen.
Masing-masing anggota BRICS memiliki keunggulan yang spesifik, seperti China sebagai penggerak industri dan teknologi dunia; India yang unggul dalam jasa, teknologi informasi, dan farmasi; Brasil sebagai lumbung pangan global.
Selain itu, Rusia juga merupakan kekuatan energi dengan cadangan minyak dan gas besar, serta Afrika Selatan sebagai pintu ke benua Afrika yang memiliki kekayaan mineral strategis. Gabungan kekuatan tersebut membuat BRICS menjadi relatif mandiri dalam pangan, energi, dan industri.
Indonesia pun berkomitmen untuk bekerja sama lebih erat dengan seluruh negara BRICS sebagaimana yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan BRICS Leaders Virtual Meeting secara daring pada 8 September 2025.
Prabowo menilai sudah saatnya BRICS terus berkembang karena BRICS memiliki ekonomi terbesar dengan populasi terbesar dan memiliki sumber daya yang penting, dan Indonesia sepenuhnya mendukung inisiatif yang diambil oleh BRICS.
Indonesia dan BRICS: Posisi, manfaat, pengaruh
Indonesia hadir di BRICS sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dan anggota G20, sehingga menjadi jembatan antara Asia Tenggara dan pusat-pusat keputusan BRICS. Keanggotaan tersebut memberi legitimasi diplomatik yang lebih luas dan posisi tawar yang lebih kuat di forum global.
Selain itu, Indonesia yang bergabung dengan New Development Bank (NDB) mendapat peluang untuk pembiayaan infrastruktur hijau, energi terbarukan, dan transformasi industri dengan model dan syarat yang berbeda dari lembaga lain.
Indonesia pun dapat menambah nilai strategis BRICS karena Indonesia memiliki pasar domestik yang besar dan merupakan pemasok komoditas energi, mineral, dan pangan, sekaligus mendapat akses ke pasar-pasar anggota BRICS.
Sebagai anggota BRICS, Indonesia dapat memaksimalkan akses pembiayaan NDB untuk transformasi hijau, memperluas perdagangan intra-BRICS dan integrasi rantai pasok, serta mendorong penggunaan mata uang lokal sebagai alternatif pembayaran dan mendorong sistem pembayaran lintas-batas.
Indonesia juga dapat berperan sebagai mediator antara BRICS dan ASEAN/Barat dan menawarkan diri sebagai host untuk inisiatif konektivitas kawasan, hub logistik, dan platform dialog investasi, sembari menjaga keseimbangan dengan mempraktikkan politik bebas-aktif yang juga dapat bekerja sama dengan AS dan Uni Eropa.
Indonesia bergabung dengan BRICS tidak berarti meninggalkan kerja sama dengan Barat, melainkan menambah ruang diplomasi agar isu-isu global, geopolitik, hukum internasional tidak hanya ditentukan beberapa negara, tetapi juga melibatkan suara kolektif negara berkembang.
Meskipun begitu, Indonesia tetap harus melindungi kepentingan dalam negeri melalui kebijakan industrial dan regulasi yang baik serta memberikan transparansi dan tata kelola yang baik guna menambah kredibilitas Indonesia di forum multilateral.
Menguatkan fondasi ekonomi global dan kawasan Timur
Indonesia terus menekankan bahwa bergabung dan bekerja sama dengan BRICS bukanlah instrumen konfrontasi, melainkan wadah kolaborasi terutama kolaborasi antara negara-negara berkembang.
Menurut pengamat Hubungan Internasional Teuku Rezasyah, Indonesia perlu menekankan kepada komunitas internasional bahwa BRICS berlandaskan kesepahaman ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas pembangunan, dan tidak dirancang untuk berbenturan dengan blok atau kekuatan ekonomi mana pun.
BRICS juga berkomitmen untuk menyesuaikan diri dengan aturan hukum internasional, termasuk ketentuan WTO, sehingga setiap langkahnya selaras dengan prinsip tata kelola global yang baik, transparan, dan berkeadilan.
Selain itu, untuk kalangan internal BRICS, Rezasyah menilai bahwa Indonesia perlu mendorong koordinasi reformasi ekonomi guna memperkuat ketahanan kolektif agar pertumbuhan negara anggota dapat semakin mendekati kinerja ekonomi China sebagai motor utama BRICS.
BRICS juga perlu membangun sosialisasi lintas generasi untuk menanamkan nilai solidaritas kolektif yang tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan mampu mengikat komitmen antar negara anggota dalam jangka panjang.
Indonesia juga dapat berkontribusi dalam memajukan kawasan Timur dengan melakukan pemetaan seluruh potensi ekonomi lokal dengan mengutamakan pembangunan wilayah yang berbasis maritim karena Indonesia memandang laut bukan hanya sebatas jalur perdagangan, tetapi juga pusat produksi, konektivitas, dan energi masa depan.
Melalui langkah diplomasi yang terarah, Indonesia perlu memastikan bahwa BRICS dipandang dunia sebagai wadah kerja sama positif, inklusif, dan patuh pada hukum internasional.
Di sisi lain, koordinasi internal, reformasi ekonomi, dan penguatan solidaritas dapat menjadi kunci agar BRICS benar-benar mampu menjadi kekuatan penyeimbang global.
Dengan mengusung pembangunan berbasis maritim, melalui BRICS, Indonesia dapat menjadikan kawasan Timur sebagai pusat pertumbuhan baru yang memberi manfaat nyata bagi seluruh anggota BRICS maupun masyarakat internasional.
